Breaking

Senin, 27 Juli 2020

Soal Usulan Anggaran Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, DPRD Kota Padang Pertanyakan Realisasi Target PAD

Baca Juga

Foto: Ilham Maulana (kiri). Soal Usulan Anggaran Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, DPRD Kota Padang Pertanyakan Realisasi Target PAD.

BIJAKNEWS.COM -- Adanya usulan anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dalam pembahasan KUA-PPAS tahun 2021, mendapat respon dari Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana.

"Pada 2021, sah-sah saja anggaran itu dinaikan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah, red). Tapi semuanya itu nanti, harus sebentuk kajian yang pasti. Salah satu contoh, di masing-masing negara sekarang menerapkan aturan-aturan yang berbeda. Kita harus mengikuti hal tersebut," ujarnya kepada BentengSumbar.com, Senin, 27 Juli 2020. 

Penempatan anggaran tersebut, kata Ilham, sepanjang pemanfaatannya itu besar untuk kemajuan Kota Padang, tidak ada masalah. 

"Tapi dengan kondisi saat ini, kita harus melihat dahulu, yang namanya, berapa sih kondisi pendapatan kita. Itu harus dilihat dahulu," tegas Ketua DPC Partai Demokrat Kota Padang ini.

Menurutnya, usulan anggaran perjalan dinas ke luar negeri tersebut harus mempertimbangkan capain realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

"Kalau kondisi pendapatan kita bergesar naik, seperti apa yang telah disampaikan oleh Wali Kota Padang, bahwasanya pada 2021 dia menargetkan PAD di angka Rp1 triliun, tercapai ndak? Kalau rasanya tidak tercapai, hal-hal yang seperti itu, lebih baik dihilangkan saja," pungkasnya. 

Apatah lagi, kata Ilham, dahulu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang yang lama juga menyatakan akan mencapai target Rp1 triliun, tapi kenyataannya tidak terealisasi. 

"Karena, dahulu juga, Kepala Bapenda yang lama, juga menyampaikan di Badan Pendapatan Daerah, bahwasanya dia juga akan mencapai target di angka Rp1 triliun juga, tapi tidak tercapai," ungkapnya. 

Dikatakan Ilham, untuk itu, perlu kajian khusus dari Pemko Padang dan TAPD. Jika tidak ada peningkatan PAD, sebaiknya anggaran perjalanan ke luar negeri tersebut tidak usah dianggarkan. 

"Maka untuk itu, bagi kami, perlu untuk kajian khusus dari Pemerintah Kota Padang dan TAPD, silahkan saja dia mengusulkan, tapi kita lihat secara keseluruhannya. Meningkat ndak pendapatan kita?  Kalau tidak ada peningkatan, tidak usah. Ngapain lagi kita anggarkan," pungkasnya.

Ilham mengatakan, DPRD Kota Padang akan mempertanyakan realisasi perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan Pemerintah Kota Padang selama ini. 

"Kalau kita lihat realisasinya juga tidak nampak, ya kan? Kita akan pertanyakan kepada dinas-dinas bersangkutan, hasil kunjungan mereka ke luar negeri. Apa sih yang kita dapat, positifnya terhadap pembangunan Kota Padang dan pendapatan Kota Padang? Itu yang harus kita panggil nanti OPD-OPD terkait untuk membahas hal-hal tersebut," ujar Ilham.

(by)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar