Wagub Sebut Tamatan IPDN Seharusnya Mampu Jadi Kepala Daerah

Baca Juga

BUKITTINGGI – Tamatan sekolah pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) seharusnya mampu menjadi kepala daerah, baik gubernur ataupun bupati dan walikota, bukan hanya sebatas camat atau lurah. Sejauh ini di Sumbar belum ada tamatan IPDN yang menjadi kepala daerah.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam sambutannya saat acara peresmian Monumen Pendidikan Kader Pamongpraja di Bukittinggi, Rabu (25/4/2018) siang.

Nasrul Abit mengatakan, setiap kader kepamongan dalam massa tugasnya harus membangun rasa pertemanan yang erat dengan siapa saja, baik tokoh masyarakat, maupun elemen masyarakat ketika memulai karier dari lurah, camat dan lain sebagainya. Pertemanan yang dibangun itu bisa memberikan rasa simpatik dan saling mendukung kepada yang bersangkutan. Bukan hanya membangun dan mengalang kekompak dalam kelompok tamatan sekolah semata.

Wagub membeberkan, dalam penyelenggaraan pemerintahan ada tiga K. Pertama, pemerintah mesti mampu membangun koordinasi dengan semua pihak. Bagaimana koordinasi bisa berjalan baik dan dapat menyukseskan setiap pekerjaan. Persoalan koordinasi yang terjadi selama ini begitu, bukan saja di pemerintahan daerah, tapi juga di penyelenggaraan pemerintah pusat.

“Ketika kami diundang oleh salah satu kementerian, ada pertemuan jam 9.00 WIB bersama presiden. Tahu-tahu, mendadak presiden ada acara dengan yang lain pada jam yang sama. Sehingga, ketika presiden akan tiba di lokasi acara, kami sudah tidak ada lagi di lokasi karena ada jadwal pertemuan lain juga sudah menunggu. Betapa koordinasi menjadi sesuatu yang penting dalam menyukseskan sebuah acara dan kegiatan pembangunan yang dilakukan,” ceritanya.

Kedua, penyelenggaraan pemerintah harus dengan melakukan kalaborasi guna mempercepat dan memaksimalkan hasil kerja. Sehingga, apa yang ingin dapat dicapai secara baik dan memiliki multi efek yang baik bagi pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Yang ketiga, konsensus yang mesti dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Bertanggung jawab dengan dedikasi kepedulian serta menjalankan apa-apa yang ditekadkan dalam mencapai tujuan keberhasilan yang diinginkan. Bukan berdalih mencari alasan dengan hal-hal yang lain menghindari konsensus.

Wagub Nasrul Abit juga menegaskan, lebih baik berterus terang mengatakan salah dan memberikan kebenaran untuk kebaikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Daripada memuji yang berdampak dapat menjerumuskan pimpinan dengan pola Asal Bapak Senang (ABS).

“Satu kekeliruan yang menyesatkan, membuat kepercayaan publik menjadi menurun dan tidak baik pada penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Nasrul Abit.

Wagub Nasrul Abit juga menyampaikan, keberadaan monumen Pendidikan Kader Pamongpraja dapat menjadi inspirasi dan destinasi wisata bagi Kota Bukittinggi. Sejarah dan perkembangan pendidikan Pamongpraja bisa menjadi simbol dari peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih baik di Sumatera Barat maupun secara nasional, bahwa di lokasi itu pernah berdiri sekolah kader kepamongan yang mengantarkan penyelenggaraan pemerintah untuk mengabdi dan memberikan kontribusi terbaik dalam menyukseskan pembangunan daerah. Penyelesaian monumen dianggarkan dari dana pokok pikiran anggota DPRD Sumbar, Aristo Munandar.

“Agar monumen ini dapat terpelihara dengan baik, karena wilayah ini bagian dari Kota Bukittinggi, sebaiknya kita serahkan kepada Pemko Bukittinggi. Selain akan terawat dengan baik juga akan menambah destinasi wisata Kota Bukittinggi untuk selalu dikunjungi oleh semua orang sebagai daerah wisata di Sumatera Barat,” ungkap Nasrul Abit.

(rel/rki)