Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- "Sesuai dengan RPJMD Sumbar, pengentasan kemiskinan merupakan prioritas.
Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), Dinsos harus fokus
terhadap hal ini,” ujar Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Aristo Munandar
saat melakukan Rapat Evaluasi Mitra Kerja, Senin (8/1/2019).
Dinas Sosial (Dinsos) dikucuri anggaran melalui pos dana aspirasi dewan
(pokir) sebesar Rp 70 miliar dari 31 dewan. Komisi V DPRD Sumatera
Barat (Sumbar) meminta satuan perangkat kerja daerah ini mesti aktif
dalam program pengentasan kemiskinan dan penanggulangan bencana
alam.,”ujar Aristo Munanadar
Tidak hanya itu kata Aristo, program Sumbar untuk penanggulangan bencana
alam juga harus diprioritaskan. Dimana secara geografis, daerah ini
termasuk dalam daftar daerah yang rawan bencana.
Penanggulangan bencana akan lebih optimal dimana SKPD saling
berkordinasi, begitu juga dengan program kemiskinan. Saat ini,
pemerintah terus berupaya dalam hal anggaran agar setiap realisasi yang
bermuara kepada fokus permasalahan tersebut sehingga banyak masalah yang
dapat diselesaikan.
Untuk kemiskinan sendiri lanjut Aristo, Dinsos harus melakukan langkah
pemetaan terhadap presentasenya. Sehingga realisasi program dapat lebih
tepat sasaran dan dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat yang berada
pada garis kemiskinan.
Dia menambahkan, koordinasi antara Kabupaten/Kota mesti juga dilakukan
agar akurasi pendataan lebih optimal. Begitu juga perihal kebencanaan.
“Jika di tempat yang berpotensi menimbulkan bencana mesti disediakan infrastruktur pencegahan atau penanggulangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sumbar abdul Ghofar mengatakan, data
yang dihimpun oleh Dinsos per September 2018, angka kemiskinan mencapai
sekitar 359 ribu. Namun angka tersebut masih akan dikoordinasikan lagi
dengan Kabupaten/Kota untuk akurasi pendataan.
“Secara regulasi, Dinsos memiliki tanggungjawab dalam program
pengentasan kemiskinan. Sehingga kucuran dana akan diprioritaskan untuk
ini,” ujarnya.
Dalam realisasi Pokir, Dinsos akan melaksanakan sejumlah program
prioritas yang berorientasi pada pengentasan kemiskinan pada 2019.
Diantaranya adalah Bimbingan Keterampilan Berwirausaha bagi Wanita Rawan
Sosial Ekonomi (WRSE) dengan sasaran 15.890 orang serta alokasi dana
yang mencapai Rp 53 Miliar
.
.
Selanjutnya, Bantuan Pengembangan E-Warong KUBE Jasa Perkotaan dan UMKM
dengan sasaran 225 kelompok dan alokasi dana yang mencapai Rp 5 Miliar.
Kemudian, bantuan Penumbuhan Usaha Mandiri melalui Kelompok Usaha
Bersama (KUBE) Fakir Miskin Pedesaan dengan sasaran 1.000 Kepala
Keluarga (KK) dan alokasi dana yang mencapai Rp 2,4 Miliar. Sementara
itu, pada APBD tahun 2018, alokasi anggaran untuk Dinsos sebesar Rp 51
Miliar. Sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 47 Miliar.
(mrm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar