Kosulatnya Diperintahkan Ditutup, China Murka dan Ancam Balas AS

Baca Juga

BIJAKNEWS.COM -- China naik pitam dan bersumpah akan membalas tindakan Amerika Serikat (AS) yang memerintahkan konsulatnya di Houston ditutup dalam waktu 72 jam. 

Peristiwa ini menjadi tanda terbaru dari memburuknya hubungan antara kedua negara adidaya tersebut.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin mengatakan, Beijing telah diberitahu tentang kebijakan itu. 

Ia menggambarkan tindakan itu sebagai eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengatakan China akan bereaksi dengan tindakan tegas jika AS tidak mencabut keputusan tersebut.

Wang mengatakan konsulat itu beroperasi secara normal, menyusul laporan media setempat di Houston pada Selasa malam bahwa dokumen-dokumen dibakar di halaman di konsulat. 

Petugas pemadam kebakaran dan polisi Texas menanggapi laporan kebakaran. 

Tidak jelas apakah mereka diizinkan memasuki properti di lingkungan Montrose Houston.

Selain kedutaannya di Washington, dan konsulat di Houston, China juga memiliki konsulat di Chicago, Los Angeles, New York City dan San Francisco.

"AS memiliki lebih banyak misi diplomatik dan staf yang bekerja di China. Jadi jika AS bertekad untuk menempuh jalan yang salah ini, kami akan merespons dengan tegas," kata Wang seperti dikutip dari USA Today, Rabu, 22 Juli 2020.

AS memiliki konsulat di Chengdu, Guangzhou, Shanghai, Shenyang, dan Wuhan. Sementara Kedutaan Besar AS berlokasi di Beijing.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penutupan itu untuk melindungi kekayaan intelektual dan informasi pribadi Amerika. 

Tindakan tersebut menyusul dakwaan Departemen Kehakiman AS terhadap dua peretas China yang dituduh mencuri rahasia dagang dari ratusan target global dan, baru-baru ini, menyelidiki kerentanan di perusahaan AS yang terlibat dalam pengembangan perawatan dan vaksin Covid-19.

Hubungan AS-China telah terpukul oleh keretakan akibat pandemi virus Corona, ketegangan hubungan perdagangan dan langkah Beijing untuk menegaskan lebih banyak otoritas atas Hong Kong.

(Sumber: Sindonews.com)