Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Kacaunya sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020, menjadi sorotan berbagai kalangan, termasuk anggota DPRD Kota Padang Amran Tono.
Sebagai anggota DPRD Kota Padang dari daerah pemilihan Padang III yang meliputi Kecamatan Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung dan Bungus Teluk Kabung, Amran Tono mengaku banyak mendengar keluhan warga terkait susahnya mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah negeri.
"Saya heran, kok sekarang orang tua susah memasukan anak ke sekolah negeri. Padahal, berdasarkan Undang-undang, pemerintah wajib pendidikan bagi warganya," ungkap Amran.
Amran melihat, persoalan ini muncul karena pemerintah tidak serius mengurus pendidikan. Pasalnya, pemerintah tak mampu menyediakan sekolah bagi warganya.
Akibat, orang tua terpaksa menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta.
"Dan kita tahu, banyak orang tua tidak sanggup menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta, dalam kondisi perekonomian selarang ini," cakap Amran Tono.
Solusi kedepan, kata Amran, pemerintah harus siap menyediakan sekolah negeri baru.
"Pemerintah kan punya data jumlah warga, jumlah anak-anak yang tamat sekolah, baik itu TK, SD, SMP dan SMA. Mestinya pembangunan sekolah negeri memperhatikan rasio calon siswa, terutama masyarakat kurang mampu," ujarnya.
Sebab, kata Amran, bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah swasta.
"Yang menjadi perhatian kita masyarakat kurang mampu. Jika anak-anak mereka putus sekolah, maka akan berdampak sosial kedepannya. Misalnya angka kriminalitas meningkat atau angka pengangguran yang tinggi di daerah ini," cakapnya.
(by)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar