Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- DPRD Sumbar mengalokasikan tambahan anggaran untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi bagi yang terdampak pandemi Covid-19. Penambahan anggaran ini ditempatkan di pos belanja tidka langsung.
“Khusus untuk penanganan dampak ekonomi dialokasikan anggaran untuk pemberian subsidi bagi UMKM, Koperasi, usaha mikro, usaha kecil sekali, petani, nelayan, peternak dan masyarakat terdampak lainnya,” ungkap Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Syafar untuk memimpin rapat paripurna penyamoaian nota perubahan APBD 2020 di ruang sidang utama DPRD Sumbar, Rabu (16/9/2020).
Ditambahkan Irsyad, untuk penguatan jaring pengaman sosial dialokasikan anggaran untuk validasi dan verikasi data penerima BLT yang banyak bermasalah. Selain itu juga dialokasikan tambahan kegiatan untuk program strategis OPD dalam perubahan APBD tahun 2020.
“Pemda akan mengupayakan ada peningkatan penerimaan daerah diusulkan perubahan APBD tahun 2020 dari target disepakati KUPA- PPAS perubahan 2020,” ujarnya.
Lanjut Irsyad Syafar, DPRD dan Pemda harus mengupayakan pendapatan daerah terutama dari PAD.
“Ranperda tentang perubahan APBD terdiri ringkasan APBD, jenis pendapatan, belanja, pembiayaan, urusan pemerintahan, belanja daerah, jumlah pegawai pergolongan dan per jabatan, piutang daerah, daftar penyertaan modal, investasi daerah, penambahan dab pengurangan aset daerah, kegiataj tahun anggaran sebelumnya, dan dana cadangan dan pinjaman daerah,” ujar Irsyad
Saat memimpin rapat paripurna, Irsyad Syafar didampingi wakil ketua Suwirpen Suib dan Pemprov Sumbar dihadiri wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit dan Sekwan Raflis. (007)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar