Komisi IV DPRD Sumbar Bahas Dampak Tol Sumbar-Riau dengan Tokoh Masyarakat dan Stakeholder

Baca Juga

BIJAKNEWS.COM -- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat dengar pendapat bersama Duteg Harindo Konsultan, Dinas PUPR Kabupaten 50 Kota, Dinas PUPR Sumbar, Walhi Sumbar dan utusan lima nagari yaitu Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Taeh Baru, dan Nagari Gurun.

Nagari-nagari itu berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau.

Rapat dengar pendapat untuk membahas masyarakat terdampak pembangunan jalan tol Sumbar-Riau.

Anggota Komisi IV DPRD Sumatera Barat Desrio Putra mengatakan, pihaknya mengharapkan kepada stake holder untuk melakukan sosialisasi secara maksimal dengan melibatkan ninik mamak, wali nagari, agar semua bisa disosialisasi pembangunan jalan tol tersebut.

“Kalau ada masyarakat tidak setuju berikan pemahaman, serta harus ada ganti rugi layak terhadap lahan- lahan masyarakat terdampak pembangunan jalan tol tersebut,” ujar Desrio Putra di DPRD Sumbar, Senin, 9 November 2020.

Menurut Desrio, pembangunan jalan tol tidak sama dengan di pulau Jawa, dengan hamparan pertanian atau lahan luas mungkin hanya dimiliki oleh satu orang.

“Sedangkan di Sumatera Barat ada kemungkinan pemilik lahan tidak begitu luas, tetapi jika lahannya tersebut terkena dampak pembangunan jalan tol, terus kemana mereka akan pindah. Nah itu harus dicairkan solusinya,” ujar Desrio merupakan politisi Gerindra ini.

Lanjut Desrio, pihak perencana tidak mesti mempertimbangkan biaya kompensasi murah, tetapi juga mempertimbangkan dampak paling minim.

“Kita mengingatkan konsultan perencana jalan tol Padang-Pekanbaru agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat mesti dipertimbangkan dan upaya-upaya pemaksaan ataupun adu domba harus dihindari karena bisa memicu konflik dan menghambat pembangunan jalan tol,” ujarnya.

Dikatakan, Desrio Putra, berdasarkan klarifikasi dengan pihak pelaksana, jalur tol tersebut belum diputuskan, atau masih tahap perencanaan awal.

“Tapi ada tiga alternatif yang disiapkan pelaksana, yaitu dengan tetap mempertimbangkan supaya tidak banyak pemukiman dan lahan produktif yang terkena serta biaya konstruksi yang tentu lebih rendah. Itu masih tahap desain awal, baru diputuskan mana jalur yang paling tepat. Kemudian, dilanjutkan dengan proses detail enginering design (DED),” ujarnya. (ms/rls/ald)