Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Komisi I DPRD Kota Padang melakukan gerak cepat pelaksanaan fungsi pengawasi terhadap pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra mereka.
Bahkan Komisi I DPRD Kota Padang menjadi komisi paling awal melakukan kontrol atau pengawasan tentang banyaknya kelebihan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) penanganan Covid-19 di Kota Padang.
Dana BTT tersebut digunakan untuk pendirian posko di masing-masing Rukun Warga (RW) yang ada di Kota Padang.
"Hari ini kami di Komisi I DPRD Kota Padang paling awal melakukan kontrol atau pengawasan tentang banyaknya kelebihan dana BTT dari dana pusat untuk penanganan covid di posko covid-19 yang didirikan di setiap RW di Kota Padang," kata Budi Syahrial, anggota Komisi I DPRD Kota Padang, Rabu, 6 Januari 2021.
Ironisnya, dana BTT tersebut banyak yang tidak terpakai akibat pencairan yang telat, sehingga ada ketakutan sebagian camat dan lurah untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dana BTT tersebut.
"Ada persoalan tidak terpakainya dana tersebut, disamping bantuan yang banyak dari berbagai lembaga, juga dana tersebut turunnya telat sehingga ada ketakutan di sebagian camat dan lurah untuk melaksanakannya," kata Budi.
Meski demikian, secara garis besar, Budi Syahrial menyebut program terlaksana dengan baik. Namun Komisi I meminta jangan sampai ada permasalahan hukum di kedepannya.
"Secara garis besar program terlaksana dengan baik dan kami juga meminta agar jangan sampai ada bermasalah hukum ke depannya," tegas Budi.
(03)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar