Baca Juga
Menurut Sahroni, segala upaya pembentukan kelompok FPI baru yang digawangi oleh fungsionaris FPI lama harus benar-benar jadi perhatian pemerintah.
"Ya kan pembubarannya kemarin adalah secara formal, lalu secara praktek di lapangannya, ya pemerintah perlu melakukan follow up yang lain. Misalnya kemarin kita dengar ancaman para pengurus FPI ini akan membentuk organisasi lain, itu yang perlu jadi perhatian," ujar Sahroni, dilansir dari CNNIndonesia.com, Rabu, 6 Januari 2021.
Sahroni menyebut, pemerintah harus mempertimbangkan kembali jika memang bekas simpatisan FPI mengajukan pendaftaran organisasi baru. Pemerintah diminta dengan tegas untuk menolak permintaan tersebut.
"Ya kalau misalnya ada lagi yang mengajukan, tapi pengurus-pengurusnya sama, terutama memang dikenali mereka dari pengurus teras FPI, ya pemerintah dalam hal ini Kemenkumham perlu mereview kemudian menolak izinnya," ungkap dia.
"Jadi pihak kepolisian juga hendaknya masih mengawasi gerak-gerik orang yang pernah bergabung dengan FPI ini, dan mem-blacklist semua mantan pengurus FPI yang lama," imbuh Sahroni.
Polri sebelumnya juga memastikan bakal tetap membubarkan kegiatan yang dilakukan anggota maupun simpatisan Front Persatuan Islam, organisasi pengganti Front Pembela Islam yang dibubarkan pemerintah.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, apabila ingin diakui, maka ormas tersebut harus terdaftar secara resmi.
Pihak FPI di sisi lain menyatakan tidak akan mendaftarkan diri sebagai ormas kepada pemerintah. Tim Kuasa Hukum FPI Aziz Yanuar menyatakan pendaftaran diri sebagai ormas merupakan hal yang tak penting.
Ia menyatakan saat ini, urusan yang terpenting adalah mengawal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk menuntaskan penyelidikan kasus meninggalnya 6 Laskar FPI saat bentrok dengan aparat kepolisian pada Senin (7/12) lalu.
(*)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar