Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Rapat Finalisasi Pembahasan Ranperda Perubahan RPJPD di DPRD Sumbar 2005-2025 Dengarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wagub Sumbar. Rapat Finalisasi Pembahasan Ranperda Perubahan RPJPD ini dibuka oleh Ketua DPRD Sumbar Supardi pada Kamis 4 Maret 2012 di Ruangan Sidang Utama DPRD Sumatera Barat.
Pada kesempatan ini Supardi menjelaskan bahwa RPJPD tidak dirubah atau direvisi jika tak terjadi krisis ekonomi, konflik sosial atau bencana alam. Di Sumbar tidak mengalami krisis ekonomi, tidak ada konflik sosial, kalau bencana alam juga tidak, maka perubahan RPJPD disepakati atas kebijakan nasional karena pandemi,” ungkap ketua DPRD Sumbar, Supardi di Padang, Kamis (4/3/2021).
RPJPD ini kata Supardi juga menjadi acuan bagi gubernur baru untuk menyusun RPJMD. 40 hari setelah dilantik Gubernur dan wakil gubernur harus menyampaikan RPJMDnya ke DPRD.
Ketua Pansus RPJPD Arkadius Dt Intan Bano mengatakan bahwa RPJPD direvisi karena terjadinya bencana non alam yakninya covid yang memporakporandakan sektor sosial, ekonomi, kesehatan dan sebagainya.
“Kami tidak merubah visi misi RPJPD karena visi misi daerah. Kami juga tidak merubah periode pertama, kedua, ketiga, namun di periodesasi ke 4 harus mengikuti APBD 2021,” ungkapnya.
Lebih Lanjut wakil gubernur Sumbar Audy Joinaldy mengatakan Gubernur dan wakil gubernur Sumbar memiliki visi Terwujudnya Sumbar Madani dan Berkelanjutan.
“Madani artinya memiliki tatanan kehidupan yang demokratis menghargai hak asasi manusia dan taat hukum. Ini tentu selaras dengan adat Minangkabau. Jika masyarakat memiliki pengetahuan Unggul artinya memiliki daya unggul dan kompetitif serta berdaya saing,” jelas Audy.
Disisi lain pembangunan berkelanjutan artinya memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan generasi mendatang.
Pemprov mengajak semua warga memastikan Sumbar bergotong royong dan bersinergi. Menghibahkan hidup kita ke masyarakat,” imbuhnya.
Misi meningkatkan SDM yang berakhlak mulia sehat dan berdaya saing. Pendidikan pilar utama dalam
Mengembangkan ilmu pengetahuan dan sikap beradab. Bahkan pemerintah Sumbar bertekad akan menjadikan IPM Sumbar harus menjadi nomor 1 di Sumatera.
Kemudian misi kedua meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK).
ABS-SBK kerangka kehidupan manusia dan sebuah identitas bagi Sumbar.
Ketiga, meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
“Meningkatkan PDRB Sumbar yang terbesar dari pertanian dibanding provinsi lain. Karena Sumbar adalah Provinsi agricultur” ujarnya.
Keempat, meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.
Kelima, meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.Selanjutnya meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Terakhir mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publikyang bersih, akuntabel serta berkualitas.
Di akhir Audy mengatakan bahwa arah pembangunan Sumbar ke depan sudah seiring sejalan dengan yang ada di RPJPD. Untuk kesehatan kita punya ahli yang cukup, kita konsen pada pertanian dan PDRB (tis)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar