Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Keakuratan data kerusakan dan kerugian dampak bencana sangat diperlukan. Selain mempercepat penanganan pemulihan, penghitungan cepat pengkajian kebutuhan pasca bencana (Jitu Pasna) dapat mencegah penyimpangan bantuan dan implikasi hukum yang mengikutinya.
Dalam meminimalisir ketidakakuratan data dampak kerusakan dan kerugian pascabencana, diperlukan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam pendataan tersebut.
“Data Jitu Pasna dari masyarakat, dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPBD, ini diharapkan penyimpangan semakin berkurang dan dapat dihindari,” sebut R. Hutomo dari Pusdiklat PB-BNPB usai memberikan materi pada peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Jitu Pasna Provinsi Sumbar 2021 Gelombang III di Padang, Kamis (9/9).
Ia mengatakan, terobosan yang dilakukan BPBD Sumbar dengan menyiapkan SDM yang menguasai Jitu Pasna dari tingkat kelurahan/nagari/desa patut diapresiasi.
Pendataan kerusakan dan kerugian pascabencana lebih cepat. Sebab selain menguasai kondisi lapangan, dan ikut mengalami bencana yang terjadi di daerahnya masing-masing, mereka juga mampu menyiapkan data yang akurat.
“Pelatihan ini bukan sekali ini di Sumbar, tapi sebelumya juga telah sering dilakukan. Saya ikut memantaunya dari pelatihan ini. Kecepatan laporan kebencanaan yang disampaikan, tidak hanya dalam bentuk foto atau dokumentasi bencana, tapi analisa kerusakan dan kerugian dari bencana yang terjadi,” jelasnya.
“Di Kabupaten Agam, saya ada dalam Group WhatApp di sana, ada BPBD Kabupaten Agam, dan KSB dan pihak terkait lainnya dalam kebencanaan. Laporan bencana di lokasi masing-masing itu sudah bisa disiapkan oleh mereka yang sebelumnya pernah menjadi peserta Bimtek Jitu Pasna,” tambahnya.
Ia menjelaskan, di Sumbar pelaporan pascakejadian bencana sudah cepat. Ini berdampak respons tanggap darurat juga menjadi cepat. Peserta yang pernah mengikuti Bimtek Jitu Pasna sudah mengetahui dan bisa memetakan seberapa besar akibat dan dampak bencana yang berupa kerusakan dan kerugian tersebut.
“Mereka sudah bisa melakukan pendataan akibat dan dampak bencana yang berupa kerusakan dan kerugian. Perhitungan itu tidak berlangsung lama karena harus menunggu tim dari kabupaten/kota, provinsi atau pusat, dan terkendala dengan SDM yang terbatas,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Sumbar, Suryadi Eviontri menyebutkan sejak tahun 2018 kegiatan Bimtek Jitu Pasna ini telah dilakukan.
Totalnya sudah 960 aparatur nagari/desa/kelurahan yang ikut pelatihan Jitu Pasna di Sumbar. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan validitas data bencana.
”Sejak 2018 sudah ada 42 angkatan yang dilatih dengan total 960 desa dan nagari dari sekitar 1.400 desa dan nagari yang ada di Sumbar. Secara bertahap kita targetkan di setiap desa dan nagari itu sudah ada yang memahami Jitu Pasna ini,” jelasnya.
Ia mengatakan, hasil dari pelatihan ini bukan melahirkan orang-orang yang melakukan evakuasi saat bencana tetapi menciptakan perangkat nagari dan desa yang bisa menghitung data dampak bencana. Pada 2021, direncanakan ada delapan angkatan yang dilatih. Masing-masing angkatan melibatkan sebanyak 120 peserta yang terdiri dari perangkat nagari, desa, KSB dan unsur media.
“Pemahaman cara penghitungan cepat pengkajian kebutuhan pascabencana dalam input data sangat penting, terutama bagi pemerintah dalam penyaluran bantuan. Banyak kesalahan terjadi ketika penanggulangan bencana karena data yang tidak valid bahkan ada data yang sudah dimanipulasi,” terangnya.(bob)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar