Ketua DPRD Sumbar Supardi: BPK Perwakilan Sumbar Agar Evaluasi Progres Pengembalian Kerugian Daerah

Baca Juga

PADANG -- Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan SDM Berkualitas  dan Berdaya Saing TA 2020 dan Semester I 2021. 

Selain itu, Ketua DPRD Supardi juga menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021. Kedua laporan tersebut diterima oleh Ketua DPRD Supardi dari Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat Yusnadewi secara virtual pada Jum'at, 31/12/2021 di Ruang Kerja Ketua DPRD Sumatera Barat.  Dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Supardi didampingi oleh Sekretaris DPRD Sumbar Raflis. 

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Supardi mengapresiasi kinerja BPK Perwakilan Sumbar yang responsif dan cepat tanggap terhadap permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam lingkup Pemprov dan Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat. Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, "Ini tentu bertujuan bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sumatera Barat betul-betul dapat kita wujudkan dan keuangan daerah betul-betul dapat digunakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran."

Ketua DPRD Sumatera Barat yang juga merupakan kader Partai Gerindra ini melanjutkan, "DPRD dalam kapasitas sebagai lembaga pengawasan penyelengaraan pemerintahan daerah sangat terbantu sekali dengan LHP-LHP yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumbar. Dari LHP-LHP tersebut, kami akan lebih mudah menindaklanjuti dan lebih fokus dalam pelaksanaan pengawasan. Banyak rekomendasi -rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD kepada Pemda sebagai tindak lanjut dari LHP BPK tersebut."

"Terkait dengan Pendidikan Vokasi, DPRD menyorot masih rendahnya peran pendidikan vokasi untuk menciptakan lulusan yang siap kerja dan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Data BPS menunjukkan, bahwa kontribusi lulusan SMK memberikan kontribusi terbesar terhadap jumlah pengangguran terbuka di Sumatera Barat. Dari 6,52% angka pengangguran terbuka, 13,55% merupakan lulusan SMK, sedangkan lulusan SMA kontribusinya hanya sebesar 9,86%. Ini menunjukkan tidak terjadinya "link and match" antara pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja", ujar Supardi. 

"Dalam penyelenggaraan vaksinasi covid-19, pada pelaksanaannya banyak terjadi pro dan kontra. DPRD mengingatkan agar permasalahan yang terjadi dalam penanganan covid-19 di Sumatera Barat pada APBD Tahun 2020, jangan sampai terulang dalam penyelenggaraan vaksinasi covid-19 ini", tutur Supardi. 

Menutup sambutannya, Ketua DPRD Sumatera Barat Supardi menyampaikan, "Kami dari DPRD Provinsi Sumatera Barat meminta dan mengingatkan BPK Perwakilan  Provinsi Sumbar untuk terus mengevaluasi bagaimana progres pengembalian kerugian daerah dari LHP-LHP BPK sebelumnya. Sampai sejauhmana entitas terkait telah mengembalikan kerugian tersebut ke kas daerah. Apabila perkembangannya belum juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dan tidak ada niat baik, tentu prosesnya sudah bisa dibawa ke ranah hukum.". 

(***)