Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Berbagai upaya dilakukan DPRD Sumatera Barat dalam memastikan berbagai program untuk kepentingan masyarakat, termasuk melakukan study Komperatif keberbagai provinsi lainnya, yang dinilai bisa memberikan masukan positif untuk berbagai program, yang dilakukan 12-15 Oktober 2022.
Study Komperatif dilakukan semua komisi-komisi DPRD Sumbar, seperti komisi III ke BANK Riau Kepri Syariah guna melihat dan memastikan sistem perbankan Syariah, untuk perubahan status BANK Nagari dari konvensional ke Syariah.
Komisi IV melakukan hal serupa dengan melakukan kunjungan ke Bappeda Riau, guna melihat dan mengambil intisari pola Penganggaran pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi yang bermanfaat untuk masyarakat, guna meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga tidak ada kendala dalam melakukan pemasaran berbagai sektor, khususnya pertanian.
Dalam kunjungan ke Bank Riau-Kepri, komisi III di dampingi langsung Ketua DPRD Sumbar Supardi dan wakil ketua Indra Dt. Rajo Lelo, serta dipimpin ketua komisi Ali Tanjung, wakil Rahmat Saleh, sekretaris Irwan Afriadi, juga diikuti anggota Ismunadi Syofyan, Jasma Juni, Noftizon, Asra Faber, Dody DelvDelvy, Ahmad Rius, Zafri Derson dan Albert Hendra Lukman, diterima langsung pimpinan Bank Syariah Riau Kepri.
Pada kesempatan tersebut, ketua DPRD Sumbar Supardi beserta pimpinan dan anggota komisi III, terus menggali manfaat dan resiko konversi dari konvensional ke Syariah, sehingga jika nantinya dilaksanakan di Sumatera Barat, masyarakat tidak merasa terbebani dan tetap memiliki kepercayaan pada Bank Nagari.
"Kita akan terus menggali potensi yang ada untuk kemajuan Sunatera Barat, tentunya yang berimbas dan bermanfaat bagi masyarakat, maka kita akan melakukan berbagai study koperatif, sehingga apa yang diputuskan tidak menjadi hal yang merugikan," terang Supardi.
Hal senada juga disampaikan Ali Tanjung, dimana konversi Bank Nagari dari konvensional ke Syariah, harus bermanfaat besar bagi daerah ini dan masyarakat.
"Kita mau apapun keputusan yang akan diambil tetap menjadi guntungkan masyarakat, termasuk juga dalam melakukan konversi ini, sehingga semua bisa berjalan baik," ucap Ali Tanjung.
Demikian juga ketika Komisi IV DPRD Sumbar ke Kantor Bappeda Provinsi Riau, yang dipimpin ketua Komisi IV Zulkenedi Said, di dampingi Wakil Ketua Bukhari Dt. Tuo dan Sekretaris Suharjono, dikuti semua anggota Komisi IV yakni, Evi Yandri Rajo Budiman, Khairuddin Simanjuntak, Mario Syah Johan, Nurfirman Wansyah, Budiman, H.M.Nurnas, Artati, Sitti Izzati Azis, Taufik Syarial, Imral Adenansi, dan Rico Alviano, diterima Kabid Infrastruktur, Ka TUDinas SDA dan Kasi Infrastruktur PUPR provinsi Riau.
Selain anggota dan pimpinan komisi IV juga ikut serta mitra kerja yakni Kabid Infrastruktur Bappeda, Kepala BMCKTR dan Perwakilan SDA BK.
Pada kesempatan tersebut, pimpinan komisi IV Zulkenedi Said menggali berbagai tehnik pembanguan infrastruktur, termasuk juga pola pengagaran dan peluang anggaran selain yang berasal dari APBD.
"Kami ingin infrastruktur jalan dan jembatan di Sumatera Barat terus menjadi yang terbaik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memasarkan produknya, khususnya hasil pertanian," ucap Zulkenedi Said.
Apa yang disampaikan Zulkenedi juga dipertegas salah seorang anggota H.M.Nurnas, dimana infrastruktur amat perlu dalam pengangkutan produksi dan hasil pertanian, seperti pengangkutan pupuk, benih serta lainnya, karena sektor ini merupakan handalan Sumbar.
"Pertanian merupakan program unggulan, jadi perlu infrastruktur yang baik dalam menunjang produksi, agar pengangkutan pupuk dan lainnya, termasuk hasil tidak terkendala dan bisa meningkatkan pendapatan petani, yang efeknya bisa menjadikan swasembada pangan daerah ini," tambah Nurnas.
Meskipun kunjungan komisi III dan IV ke daerah provinsi Riau memiliki focus pembahasan berbeda, namun tujuan akhirnya tetap sama yaitu untuk kemajuan Sumatera Barat dan peningkatan perekonomian masyarakat. (****)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar