Baca Juga
REBUTAN viral terjadi, daftar ke partai politik mulai bacirabuik (ramai), tokoh publik bermunculan di banyak titik strategis...
Sebenarnya apa sih yang diburu wahai para calon kepala daerah (Cakada)???
Tahu kah, bagaimana beratnya menjadi kepala daerah di provinsi atau di kota dan kabupaten?.
Puaskah setelah dipilih masyarakat dapat benggo, mobil dinas, rumah dinas da staf yang bergegas bukakan pintu pak gub, pak wako dan pak bup, handehh.
Padahal belajar dari banyak kepala daerah yang megurus Pemeritnahan, masyarakat dan daerah, ternyata banyak beralasan soal keterbatasan APBD.
_Waooo.. baa caro kababuek, bantu rakyat dari pernohahn ketek sampai gadang, kepeng APBD wak habis dek gaji jo honor pegawai. Kepeng daerah wak_ terbatas sangaik.
Itu yang sering kita dapat,
akhirnya apa? Kepada daerah pun jalani kerja rutinitas pemerintahan saja, selama menjabat banyak kepala daerah No Legacy, aduhhh..
Dan fakta datanya apa, Sumatra Barat kini inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional, LGBT, stunting, pengangguran dan sanitasi menjadi problem menempatkan provinsi ini di bawah Riau, Jambi dan bisa saja sebentar lagi diikikab (dilewati) Bengkulu.
Bagaimana tuh..? Lihat Padang APBD Rp 2,1 triliun setelah dipreteli bersisa kurang dikit dari Rp 200 miliar, itu yang bisa dipakai untuk membangun, membereskan persoalan infrastruktur dan sarana prasarana lain. Belum lagi Sumbar, atau kota dan kabupaten lain di Sumbar.
Sehingga itu Cakada mesti bercermin diri, apa yang akan dibuat dengan duit segitu (APBD terbatas), atau kembali terjebak rutinitas kerja saja.
Kepala daerah dipilih rakyat ada banyak hope yang harus dikerjakannya, tapi kalau jawaban keterbatasan APBD nantinya, ya sudah turunkan aja baliho yang terpasang hari ini, tarik lagi pendaftaran di Parpol.
Kepala daerah di Sumbar itu tentu orang yang berpikir diluar koridor berpikir seperti yang sudah-sudah (out of the book). Walikota Bupati dan Gubernur Sumbar haruslah sosok yang punya networking, lobi pusat yang hebat, lima sampai 10 tahun ke depan Sumbar masih tetap bergantung kepada pemerintah pusat.
Selain itu satu visi yaitu, membangun Sumatra Barat, memberantas semua problematika Sumbar hari ini dengan semua kepala daerah di Sumbar.
Tiangnya komunikasi antar kepala daerah ke depan harus diperkuat dan harus diperlihatkan ke pusat pemerintahan dan ke rakyat Sumbar sendiri. Tanpa mempertontonkan ke ranah publik soal basisarak antar kepala daerah. (analisa/opini)
Oleh: Adrian Toaik Tuswandi
Ketua Jaringan Pemred Sumbar
Calon Ketua PWI Sumbar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar