Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Padang Panjang, Selasa (18/3/2025). Kunjungan ini menjadi langkah strategis untuk meninjau langsung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dinilai cukup progresif di kota berjuluk Serambi Mekah tersebut.
Dipimpin oleh Ketua Komisi I, Syawal Datuak Putiah, rombongan yang terdiri dari Zuldafri Darma, Indra Catri, Masrisal, Aida, dan Abdul Rahman disambut hangat oleh Kepala Dinas Kominfo Padang Panjang, Ampera Salim, bersama Sekretaris Ario Dian Pratama dan Kepala Bidang e-Government dan Teknologi Informasi, Rini Salmirawati.
“Kami ingin melihat langsung bagaimana penerapan SPBE di daerah sebagai bahan kajian untuk pengembangan kebijakan di tingkat provinsi. Harapannya, kunjungan ini dapat memberikan masukan berharga dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang SPBE di Sumatera Barat,” ujar Syawal Datuak Putiah.
Dalam pertemuan tersebut, Ampera Salim memaparkan bahwa pelaksanaan SPBE di Padang Panjang merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. Ia menyebutkan bahwa pada 2024, indeks SPBE Padang Panjang telah mencapai angka 3,16, sebuah pencapaian yang cukup membanggakan.
“SPBE adalah transformasi dari layanan manual ke digital, yang tentunya memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Namun, kami menyadari bahwa masih banyak ruang untuk perbaikan dan inovasi,” ungkap Ampera.
Ia menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan peningkatan agar layanan digital yang diberikan semakin optimal dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antara DPRD Sumbar dan Pemko Padang Panjang dalam mendorong digitalisasi pemerintahan. Syawal Datuak Putiah menegaskan bahwa pengalaman Padang Panjang dalam menerapkan SPBE dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain di Sumatera Barat.
“Kami melihat Padang Panjang sebagai salah satu daerah yang serius dalam mengimplementasikan SPBE. Ini bisa menjadi model bagi daerah lain untuk mengadopsi sistem serupa,” katanya.
Meski telah menunjukkan kemajuan, Ampera Salim mengakui bahwa implementasi SPBE di Padang Panjang masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia. Namun, ia optimistis bahwa dengan dukungan berbagai pihak, transformasi digital di Padang Panjang dapat terus berkembang.
“Kami merasa tersanjung atas kunjungan ini. Semoga apa yang kami lakukan di Padang Panjang dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi pengembangan SPBE di tingkat provinsi,” tutup Ampera.
Kunjungan kerja ini menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi pemerintahan bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan publik di era modern. Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah daerah dan provinsi, Sumatera Barat diharapkan mampu menjadi pelopor dalam penerapan SPBE di Indonesia. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar