Workshop Pengelolaan DAS Anai dan Pengukuhan KKMD Sumbar: Gubernur Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor

Baca Juga

BIJAKNEWS.COM -- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Workshop Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Anai sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar, pada Rabu (24/9/2025) di Auditorium Istana Gubernur. Acara ini mengusung tema “Pengelolaan DAS Anai dalam Mitigasi Risiko Bencana Hidrometeorologi sekaligus Pengukuhan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Provinsi Sumatera Barat.”

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan RI, Dr. Ristianto Pribadi, S.Hut, M.Tourism, Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan DAS, Nurul Iftitah, S.Hut, M.Si, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, pimpinan OPD terkait, akademisi, kalangan dunia usaha seperti Direktur Semen Padang dan Manager PLN UP3 Padang, serta perwakilan dari kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan DAS Anai.

Tantangan DAS Anai

Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa DAS Anai yang membentang seluas ±682,4 km² meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang, kini menghadapi tekanan serius. Aktivitas tambang ilegal, alih fungsi lahan, serta rendahnya kesadaran masyarakat telah menyebabkan kerusakan yang berujung pada banjir, longsor, erosi, hingga kekeringan.

“Ada empat langkah utama penyelamatan DAS, yaitu rehabilitasi dan konservasi, penegakan hukum, penertiban pemanfaatan sesuai RTRW, serta peningkatan kesadaran kolektif semua pihak,” ujar Mahyeldi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar tercapai keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Pengukuhan KKMD Sumbar

Dalam kesempatan yang sama, Mahyeldi juga mengukuhkan Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) Sumbar. Menurutnya, KKMD memiliki peran strategis sebagai wadah koordinasi, pemantauan, dan evaluasi program mangrove di tingkat provinsi, sesuai amanat Perpres No. 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove.

“Melalui KKMD, kita ingin memperkuat konservasi dan rehabilitasi mangrove, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta menghadapi dua tantangan utama yaitu praktik penebangan ilegal, alih fungsi lahan, pencemaran, serta konflik sosial-ekonomi terkait kepemilikan lahan pesisir,” jelasnya.

Komitmen Nasional

Direktur Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Dr. Ristianto Pribadi, menyambut baik langkah Pemprov Sumbar. Ia menekankan pentingnya partisipasi publik sebagai aksi nyata, mendorong diversifikasi pembiayaan inovatif, dan berharap KKMD Sumbar bisa menjadi role model bagi daerah lain.

“Pengelolaan DAS dan mangrove membutuhkan komitmen kuat, tidak hanya dari pemerintah pusat dan daerah, tapi juga melibatkan akademisi, dunia usaha, LSM, serta masyarakat,” ungkap Ristianto.

Dengan terselenggaranya workshop ini, diharapkan Sumatera Barat semakin siap dalam menghadapi risiko bencana hidrometeorologi sekaligus memperkuat peran ekosistem mangrove sebagai benteng alami pesisir.

ADPSB/mrm