Baca Juga
PADANG — Menurunnya kualitas udara akibat kabut asap yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, mendapat perhatian serius dari Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Nanda Satria.
Ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga kesehatan dengan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kondisi kualitas udara belum kembali normal.
Menurut Nanda Satria, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Padang diduga merupakan dampak dari asap kiriman akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah provinsi tetangga. Dampak tersebut menyebabkan kualitas udara di Sumatera Barat ikut mengalami penurunan.
“Kita harus melihat kondisi ini sebagai persoalan serius yang menyangkut kesehatan masyarakat. Ketika kualitas udara menurun dan kabut asap semakin terasa, masyarakat harus mengurangi aktivitas di luar rumah, terutama aktivitas yang tidak terlalu mendesak,” ujar Nanda Satria.
Ia meminta masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta warga yang memiliki sensitivitas atau gangguan terhadap kualitas udara, untuk meningkatkan kewaspadaan dan membatasi aktivitas di luar ruangan hingga kondisi kembali membaik.
Selain mengurangi aktivitas di luar rumah, Nanda juga mengingatkan masyarakat agar menjaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, mencukupi kebutuhan cairan, serta beristirahat dengan cukup.
"Di tengah kondisi seperti ini, menjaga kesehatan menjadi sangat penting. Konsumsi makanan bergizi dan sehat, cukup minum, serta istirahat yang cukup. Jangan sampai kondisi udara yang buruk kemudian menimbulkan persoalan kesehatan baru di tengah masyarakat,” katanya.
Dorong WFH bagi ASN Pemprov Sumbar
Sebagai langkah mitigasi untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap udara yang tidak sehat, Nanda Satria juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempertimbangkan penerapan Work From Home (WFH) bagi pegawai di lingkungan Pemprov Sumbar apabila kondisi kualitas udara terus memburuk.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu langkah sementara untuk melindungi kesehatan pegawai sekaligus mengurangi mobilitas masyarakat di tengah kondisi kabut asap.
“Kita meminta Pemprov Sumbar mempertimbangkan penerapan WFH bagi pegawai apabila kondisi udara memang sudah berada pada tingkat yang tidak sehat. Ini bukan soal mengurangi pelayanan publik, tetapi bagian dari upaya melindungi kesehatan pegawai dan masyarakat,” tegasnya.
Nanda menilai pelayanan publik tetap dapat dijalankan dengan mekanisme yang disesuaikan, sehingga perlindungan terhadap kesehatan aparatur dan masyarakat dapat berjalan tanpa mengabaikan kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan.
Sekolah Diminta Pertimbangkan Pembelajaran Daring
Selain WFH bagi aparatur pemerintah, Nanda Satria juga meminta pemerintah melalui instansi terkait mempertimbangkan pelaksanaan pembelajaran secara daring apabila kualitas udara di Kota Padang maupun daerah terdampak lainnya berada pada kondisi yang tidak aman bagi aktivitas anak-anak di luar ruangan.
Menurutnya, keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi salah satu prioritas utama dalam menghadapi dampak kabut asap.
"Anak-anak harus menjadi perhatian utama. Jika kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan belajar di sekolah, maka pembelajaran daring dapat menjadi alternatif sementara sampai kualitas udara kembali membaik,” ujarnya.
Ia menegaskan, keputusan terkait pembelajaran daring harus dilakukan berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara secara objektif serta melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya.
Imbau Pemerintah Kabupaten dan Kota Ambil Langkah Serupa
Nanda Satria juga mengimbau pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang terdampak kabut asap untuk mengambil langkah-langkah mitigasi serupa sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak boleh menunggu hingga kondisi semakin memburuk untuk mengambil kebijakan perlindungan terhadap masyarakat.
“Pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang wilayahnya terdampak kabut asap juga harus melakukan langkah-langkah antisipatif. Jika kualitas udara sudah membahayakan kesehatan masyarakat, maka pengurangan aktivitas luar ruangan, penyesuaian sistem kerja, hingga pembelajaran daring harus menjadi opsi yang dipertimbangkan secara serius,” tegas Nanda.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat untuk terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan kualitas udara dan segera mengambil kebijakan yang diperlukan apabila kondisi semakin memburuk.
“Yang paling penting saat ini adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah harus hadir dan cepat mengambil langkah ketika kondisi mengancam kesehatan warga. Kita berharap kabut asap ini segera berlalu dan kualitas udara di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang serta daerah-daerah terdampak lainnya, dapat kembali normal,” tutup Nanda Satria.
(*****)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar