Breaking

Senin, 16 November 2026

GERTAK SUMBAR Adukan Dugaan Korupsi Padang Industrial Park ke KPK, Soroti 108 Hektare Aset Pemprov

Baca Juga


JAKARTA --
Pengelolaan aset daerah seluas kurang lebih 108 hektare yang menjadi bagian dari investasi kawasan industri di Sumatera Barat kini kembali menjadi perhatian. Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sumatera Barat (GERTAK SUMBAR) resmi mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada PT Andalas Rekasindo Pratama (PT ARP) dan PT Padang Industrial Park (PT PIP) kepada tiga lembaga penegak hukum di tingkat pusat.

Pengaduan masyarakat tersebut disampaikan pada Senin (16/11/2026) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri, serta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Langkah GERTAK SUMBAR ini menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari penyertaan modal pemerintah daerah, ketidaksesuaian setoran saham, status tanah, penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB), investasi infrastruktur menggunakan APBD, hingga penerimaan dan penggunaan dana dividen.

Bagi GERTAK SUMBAR, persoalan tersebut bukan sekadar urusan administrasi perusahaan atau hubungan bisnis antarperseroan. Di baliknya terdapat aset yang dibebaskan menggunakan uang rakyat, investasi pemerintah daerah, serta hak ekonomi yang harus dipastikan pertanggungjawabannya.

Para pengadu yang mewakili GERTAK SUMBAR terdiri atas Aryanda Putra, S.H., Dr. Muhammad Jamil, S.Sos.I., M.A., Viedro Bernanda Fitraski, S.H., Fadhli Hakimi, S.E., dan Ilham Priduan Zulfira, S.P.

Mereka meminta aparat penegak hukum memeriksa seluruh dokumen, menelusuri aliran keuangan, menguji status aset, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab berdasarkan peran dan perbuatannya.

108 Hektare Tanah Dibebaskan Menggunakan APBD

Salah satu pokok pengaduan yang menjadi perhatian GERTAK SUMBAR adalah riwayat pengadaan tanah seluas kurang lebih 108 hektare di Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Tanah tersebut dibebaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada awal 1990-an dengan menggunakan dana APBD sekitar Rp1.958.776.505 untuk pembangunan kawasan industri.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 1995, tanah tersebut ditetapkan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah pada PT ARP senilai Rp3 miliar.

Namun, dalam perjalanan pengelolaan investasi itu, muncul persoalan mengenai kesesuaian komposisi kepemilikan saham.

Perda Nomor 5 Tahun 1995 menetapkan porsi kepemilikan pemerintah daerah sebesar 51 persen dan pihak swasta 49 persen. Sementara itu, Akta Pendirian PT ARP Nomor 183 mencatat komposisi kepemilikan masing-masing sebesar 50 persen.

Persoalan lainnya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban penyetoran modal pihak swasta. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 8 September 1999 disebut mencatat bahwa setoran modal pihak swasta belum sepenuhnya memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan.

Kemudian, melalui Akta Nomor 2 tanggal 9 Juni 1999, terdapat mekanisme penyertaan tanah seluas 108 hektare dengan nilai Rp5.000 per meter persegi atau setara Rp5,4 miliar.

Nilai tersebut memiliki selisih Rp2,4 miliar dibandingkan nilai penyertaan modal tanah sebesar Rp3 miliar sebagaimana ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 1995.

GERTAK SUMBAR meminta aparat penegak hukum menguji dasar hukum perubahan nilai penyertaan tersebut, mekanisme penilaian aset, bukti penyetoran modal, serta pencatatan keuntungan modal dan goodwill.

Menurut mereka, seluruh proses harus diperiksa untuk memastikan tidak ada hak pemerintah daerah yang terabaikan dalam pengelolaan investasi tersebut.

Audit Investigatif BPKP dan Persoalan HGB

Persoalan berikutnya menyangkut status hukum tanah yang menjadi objek penyertaan modal pemerintah daerah.

Dalam dokumen yang disampaikan GERTAK SUMBAR, tanah tersebut disebut telah diterbitkan sertifikat HGB atas nama PT PIP. Sementara itu, sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipersoalkan karena tidak diproses sebagaimana mestinya.

GERTAK SUMBAR juga merujuk pada simpulan dan rekomendasi audit investigatif BPKP Perwakilan Sumatera Barat yang menguraikan sejumlah persoalan dalam pengelolaan aset dan investasi tersebut.

Di antaranya, tidak diprosesnya HPL atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, ketidaksesuaian pemenuhan setoran modal pihak swasta, serta investasi tambahan pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD sebesar Rp7.841.822.156,02.

Investasi infrastruktur tersebut, menurut dokumen yang dirujuk dalam pengaduan, tidak dicatat sebagai tambahan investasi oleh PT ARP maupun PT PIP.

Selain itu, GERTAK SUMBAR meminta pemeriksaan terhadap surat BPK Nomor 96/S-HP/XVIII.PDG/05/2023 tertanggal 19 Mei 2023.

Surat tersebut berkaitan dengan risiko kehilangan aset tanah seluas 108 hektare serta risiko tidak diperolehnya dividen dan uang pemasukan akibat perubahan hak.

Bagi GERTAK SUMBAR, rangkaian dokumen tersebut perlu diperiksa secara utuh untuk memastikan bagaimana riwayat pengadaan, penyerahan, penyertaan modal, penerbitan HGB, hingga pemanfaatan tanah oleh perusahaan.

Mereka menilai kejelasan status aset sangat penting karena tanah tersebut berasal dari pengadaan menggunakan anggaran publik.

Penggunaan Dana Rp540 Juta dan Dividen Rp1,53 Miliar Ikut Disorot

Tidak hanya persoalan tanah dan penyertaan modal, GERTAK SUMBAR juga menyoroti penerimaan dividen serta penggunaan dana perusahaan.

Dalam dokumen yang menjadi dasar pengaduan, PT PIP disebut membagikan dividen bersih sebesar Rp1,53 miliar kepada PT ARP pada Oktober 2014.

Selanjutnya, berdasarkan risalah RUPS PT ARP tanggal 29 Juni 2016, pembagian dividen tersebut diputuskan untuk ditunda dan ditempatkan dalam rekening khusus atau escrow account sambil menunggu hasil audit BPKP.

Namun, laporan dan dokumen keuangan yang dirujuk GERTAK SUMBAR mencatat adanya penggunaan dana PT ARP oleh direktur utama sebesar Rp162.758.243 pada 2014 dan Rp377.335.040 pada 2015.

Jika dijumlahkan, penggunaan dana tersebut mencapai Rp540.093.283.

GERTAK SUMBAR mempertanyakan dasar penggunaan dana tersebut, mekanisme persetujuan, serta pertanggungjawabannya kepada perusahaan dan pemegang saham.

Mereka juga menyoroti belum diterimanya bagian dividen oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana hak ekonominya.

Karena itu, aparat penegak hukum diminta menelusuri rekening koran, bukti transfer, dokumen persetujuan, transaksi dengan pihak terafiliasi, serta pihak-pihak yang menerima manfaat dari penggunaan dana tersebut.

Minta Penanganan Perkara Sebelumnya Diperiksa Kembali

GERTAK SUMBAR turut meminta agar riwayat penanganan perkara oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menjadi bagian dari pemeriksaan.

Berdasarkan dokumen yang dirujuk dalam pengaduan, penyidikan perkara penyertaan modal PT ARP dan PT PIP sebelumnya dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor Print-964/L.3/Fd1/09/2021 tertanggal 14 September 2021.

Dalam perkembangan berikutnya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menempuh sejumlah langkah penyelesaian melalui jalur keperdataan dan pendampingan hukum.

Kemudian, pada 18 Januari 2024, Pengadilan Negeri Padang melalui Penetapan Nomor 413/Pdt.P/2023/PN Pdg mengabulkan sebagian permohonan pemeriksaan perseroan PT ARP dan memerintahkan pelaksanaan pemeriksaan dengan melibatkan ahli melalui BPKP.

GERTAK SUMBAR menyatakan menghormati proses hukum yang telah ditempuh sebelumnya. Namun, mereka meminta agar dasar, ruang lingkup, serta pertimbangan penghentian penyidikan pada 2021 diperiksa secara independen.

Mereka juga meminta aparat penegak hukum menilai apakah terdapat fakta, transaksi, atau dugaan perbuatan lain yang belum menjadi objek penanganan sebelumnya dan masih dapat ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan hukum.

GERTAK SUMBAR menegaskan permintaan tersebut bukan tuduhan terhadap individu maupun institusi yang pernah menangani perkara, melainkan dorongan agar seluruh fakta memperoleh kejelasan melalui mekanisme hukum.

Tujuh Tuntutan kepada Aparat Penegak Hukum

Dalam pengaduan tersebut, GERTAK SUMBAR menyampaikan tujuh pokok tuntutan kepada aparat penegak hukum.

Pertama, meminta KPK melakukan verifikasi dan pendalaman secara independen terhadap seluruh dokumen penyertaan modal Pemprov Sumbar pada PT ARP dan PT PIP, termasuk menguji kewenangan KPK berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, meminta Kortastipidkor Polri menindaklanjuti pengaduan melalui penelaahan dan langkah hukum sesuai kewenangan, termasuk menelusuri aliran dana, transaksi tanah, dividen, penggunaan keuangan perusahaan, serta kemungkinan transaksi dengan pihak terafiliasi.

Ketiga, meminta Jampidsus Kejaksaan Agung melakukan penelaahan terhadap materi pengaduan dan mengevaluasi riwayat penanganan perkara oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, termasuk dasar penghentian penyidikan pada 14 September 2021.

Keempat, meminta ketiga institusi menelusuri status hukum dan penguasaan tanah seluas kurang lebih 108 hektare, mulai dari pengadaan, penyerahan, penyertaan modal, penerbitan HGB, perubahan bidang tanah, hingga transaksi dengan pihak ketiga.

Kelima, meminta pemeriksaan dan rekonsiliasi seluruh komponen keuangan dan investasi daerah, meliputi setoran modal pihak swasta, perubahan nilai penyertaan, investasi infrastruktur APBD sebesar Rp7,84 miliar, dividen Rp1,53 miliar, serta penggunaan dana perusahaan sebesar Rp540,09 juta.

Keenam, meminta pertanggungjawaban seluruh pihak berdasarkan peran dan perbuatannya, termasuk pihak swasta, direksi, komisaris, pemegang saham, pejabat pemerintah daerah, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan berdasarkan dokumen dan alat bukti.

Ketujuh, meminta kepastian status penanganan pengaduan, mekanisme tindak lanjut, koordinasi antarlembaga, serta penyampaian informasi perkembangan perkara melalui saluran yang sesuai dengan ketentuan hukum.

GERTAK SUMBAR: Jangan Biarkan Aset Daerah Tanpa Kepastian

GERTAK SUMBAR menegaskan bahwa angka-angka yang disampaikan dalam pengaduan merupakan komponen nilai ekonomi yang masih memerlukan verifikasi, rekonsiliasi, dan pemeriksaan lebih lanjut.

Mereka tidak menyimpulkan seluruh komponen tersebut sebagai kerugian keuangan negara yang telah final. Penetapan ada atau tidaknya tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab, serta besaran kerugian negara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan lembaga pemeriksa yang berwenang.

Menurut GERTAK SUMBAR, kepentingan utama dari pengaduan ini adalah memastikan pengelolaan kekayaan daerah berlangsung transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tanah seluas 108 hektare yang dibebaskan menggunakan APBD, penyertaan modal pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur dari anggaran publik, hingga hasil usaha kawasan industri harus memiliki kejelasan status dan pertanggungjawaban.

Mereka juga mendorong KPK, Kortastipidkor Polri, dan Jampidsus Kejaksaan Agung berkoordinasi agar pemeriksaan tidak berjalan sendiri-sendiri dan tidak menimbulkan kekosongan tindak lanjut.

GERTAK SUMBAR menyatakan akan mengawal pengaduan tersebut melalui jalur konstitusional, profesional, dan bertanggung jawab hingga terdapat kejelasan mengenai status aset, pengelolaan investasi, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terbukti terlibat.

Bagi mereka, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut dua perusahaan atau perbedaan komposisi saham. Lebih dari itu, terdapat kepentingan publik yang menyangkut perlindungan kekayaan daerah dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.

“Kami tidak meminta aparat penegak hukum membenarkan dugaan kami. Kami meminta aparat penegak hukum membuktikan atau membantah dugaan tersebut melalui pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.”

GERTAK SUMBAR menutup pernyataannya dengan tiga pesan utama: selamatkan aset daerah, telusuri aliran keuangan, dan tegakkan akuntabilitas.(**)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar