Baca Juga
PADANG -- Penguatan fungsi pengawasan dan legislasi menjadi perhatian DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik. Mulai dari pembenahan aset daerah senilai Rp79,02 miliar, penyelesaian persoalan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum tuntas hampir satu dekade, hingga penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
Komitmen tersebut terlihat dalam Rapat Paripurna DPRD Sumbar, Jumat (6/11/2026), yang membahas sejumlah agenda strategis, termasuk penyampaian hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Aset dan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Melalui Pansus Pengelolaan Aset yang diketuai Doni Harsiva Yandra, DPRD Sumbar menemukan 22 aset berupa tanah dan bangunan yang tidak termanfaatkan secara optimal (idle) maupun bermasalah. Total nilai tercatat aset tersebut mencapai Rp79,02 miliar.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp54,52 miliar merupakan aset idle, sedangkan Rp24,50 miliar masuk kategori aset bermasalah. Persoalan yang ditemukan beragam, mulai dari aset yang belum produktif, dikuasai pihak lain, dokumen kepemilikan yang belum jelas, hingga bangunan rusak berat dan pembangunan yang belum diselesaikan.
Sejumlah aset yang menjadi perhatian Pansus di antaranya tanah eks Penghubung Wilayah I di Bukittinggi, kolam air tawar di Harau, tanah bekas Pelatihan Kesehatan di Lubuk Alung, serta gedung bangsal penyakit dalam RSUD Prof. Dr. H. Muhammad Yamin, SH.
Pansus juga mencermati persoalan Rumah Dinas Kehutanan di Bukittinggi. Sebanyak 25 rumah diketahui telah bersertifikat atas nama penghuni sebagai rumah dinas Golongan III. Sementara itu, aset bekas Dinas Pertanian di Jalan Raden Saleh, Padang, masih menghadapi persoalan dokumen kepemilikan dan penguasaan lahan oleh sejumlah pensiunan.
Bagi DPRD Sumbar, temuan tersebut menjadi dasar untuk mendorong pembenahan pengelolaan aset secara menyeluruh. Kekayaan daerah perlu ditata, diamankan, dan dimanfaatkan secara optimal agar tidak hanya tercatat dalam administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.
Selain aset tanah dan bangunan, Pansus turut menyoroti belum tuntasnya proses likuidasi dua perusahaan daerah, yakni PT Andalas Tuah Sakato (ATS) dan PT Dinamika Sumbar Jaya (DSJ).
Kedua perusahaan tersebut telah diputuskan untuk dilikuidasi melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 29 Juni 2016. Namun, hampir sepuluh tahun berlalu, proses penyelesaiannya belum juga rampung.
Persoalan penyertaan modal daerah pada PT Andalas Rekasindo Pratama (ARP) dan PT Padang Industrial Park (PIP), termasuk tanah seluas 108 hektare, juga menjadi perhatian. Sejumlah aspek yang membutuhkan kejelasan meliputi status hukum, komposisi saham, kewajiban pemegang saham, hingga pertanggungjawaban keuangan perusahaan.
Untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut, Pansus merekomendasikan Gubernur Sumbar membentuk unit pelaksana teknis khusus pengelola aset atau mengoptimalkan pengelolaan melalui kerja sama dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan/atau pembentukan Perseroda pengelolaan aset.
DPRD juga mendorong pembentukan tim terpadu penyelesaian aset bermasalah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Tim tersebut diharapkan memiliki rencana kerja yang jelas, terukur, serta didukung anggaran memadai. Pemerintah provinsi juga diminta melaporkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi kepada DPRD setiap empat bulan.
Khusus persoalan likuidasi PT ATS dan PT DSJ serta penyertaan modal pada PT ARP dan PT PIP, Pansus merekomendasikan pembentukan pansus khusus agar penyelesaiannya dapat ditangani secara lebih terarah.
Seluruh rekomendasi tersebut disetujui dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumbar Muhidi, didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqra Chinsa Putra. Persetujuan itu kemudian ditetapkan menjadi rekomendasi resmi DPRD Sumbar melalui Keputusan Nomor 20/SB/2026 tentang Rekomendasi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah.
Muhidi menegaskan bahwa aset daerah merupakan kekayaan publik yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Pengelolaannya tidak cukup hanya melalui pencatatan inventaris, tetapi harus diikuti langkah pengamanan dan pemanfaatan yang optimal agar memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
DPRD Sumbar juga akan mengawal tindak lanjut rekomendasi Pansus agar tidak berhenti sebatas laporan dan dokumen, melainkan diwujudkan melalui langkah konkret pemerintah daerah.
Dalam rapat paripurna yang sama, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Perubahan regulasi tersebut diperlukan untuk menyesuaikan ketentuan daerah dengan perkembangan kebijakan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
Evaluasi terhadap pelaksanaan aturan sebelumnya juga menjadi dasar penyempurnaan. Melalui perubahan tersebut, pengelolaan keuangan daerah diharapkan semakin tertib, transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.
Terdapat enam aspek utama yang menjadi sasaran perubahan, yakni penyesuaian ketentuan umum dan peristilahan, penambahan rincian klasifikasi Belanja Modal dan Bantuan Keuangan, penegasan sumber Penerimaan Pinjaman Daerah, penyempurnaan mekanisme penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS, penyederhanaan sistematika pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan, dan penguatan tata cara pelaksanaan Utang Daerah, termasuk dalam kondisi darurat bencana.
Ketua DPRD Sumbar Muhidi menegaskan bahwa pembahasan Ranperda harus dilakukan secara mendalam dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan fiskal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan nantinya dapat diterapkan secara efektif oleh seluruh perangkat daerah serta menjadi landasan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.
Dalam rapat paripurna tersebut, DPRD Sumbar juga menyetujui perubahan jadwal pelaksanaan reses anggota DPRD Masa Persidangan Pertama.
Kegiatan yang semula dijadwalkan pada 11–19 Desember 2026 dimajukan menjadi 5–14 Desember 2026. Penyesuaian ini dilakukan untuk memberikan waktu yang lebih memadai dalam penyelesaian pertanggungjawaban kegiatan sebelum penutupan buku akhir tahun.
Melalui rangkaian agenda tersebut, DPRD Sumbar terus mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran secara beriringan. Pembenahan aset daerah, penyelesaian persoalan BUMD, serta penguatan regulasi pengelolaan keuangan menjadi bagian dari upaya menjaga kekayaan daerah dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Pada akhirnya, pengelolaan aset dan keuangan daerah yang tertib, transparan, serta akuntabel diharapkan mampu memberikan manfaat lebih luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. (***)
ADV























































































































Tidak ada komentar:
Posting Komentar