DPRD Padang Bahas Ranperda Rencana Pembangunan Industri

Baca Juga

PADANG – Pembahasan Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kota yang dilakukan Pansus I DPRD Padang saat ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035.

Ketua Pansus I DPRD Padang, Wismar Pandjaitan mengatakan, Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kota dimaksudkan agar pemerintah mewajibkan daerah untuk membuat rencana pembangunan industri daerah, baik provinsi, kabupaten. Ranperda sekaligus untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah kota dalam pembangunan industri nasional.

“Melalui Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) bertujuan untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Untuk bisa menuju pada tujuan tersebut, peran daerah sangat dibutuhkan. Daerah bisa turut membantu menyukseskan RIPIN dengan membuat rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (13/3/2018).

Terkait kunjungan kerja Pansus I ke Kementerian Perindustrian, Jakarta adalah dalam rangka menyamakan persepsi terkait aturan yang ada di pusat. Dalam hal itu, untuk rencana pembangunan industri kota harus sinkron dengan rencana pembangunan industri provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN).

Untuk rencana pembangunan industri kota ini harus berada di kawasan atau sentra. Untuk di Padang sendiri belum ada kawasan atau sentranya. “Kawasan ini harus ada seluas 50 hektare dan untuk sentra sekitar 5000 meter. Kita sudah mengajukan di RTRW nya untuk kawasan industri ini berada di daerah Koto Tangah,” jelasnya.

Selain itu, rencana pembangunan industri kota juga harus mengakomodir kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta merupakan perilaku positif. Untuk industri akan disesuaikan dengan keunikan yang ada dan merupakan warisan budaya setempat, sehingga industri bisa memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal. Misalnya, batik (pakaian tradisional), ukir-ukiran kayu dari Jepara dan Yogyakarta, kerajinan perak, patung dan lain sebagainya.

Begitu juga di Kota Padang nantinya, pemerintah kota bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal tersebut  serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar.

Selain itu, RIPIN yang sinkron dengan rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota mengamanatkan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, serta menggerakkan sentra industri kecil dan menengah (IKM). “RIPIN mendorong pemerintah berperan aktif dalam pemberdayaan industri yang akan dilakukan melalui kebijakan pengembangan IKM, industri hijau, industri strategis, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta kerja sama internasional,” katanya.

Untuk pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) harus terlebih dahulu dilakukan pembahasan bersama dinas terkait. Bila sudah diakomodir, Rencana Pembangunan Industri Kota akan bermanfaat untuk Kota Padang dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan, membuka kesempatan berusaha serta memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Dalam kunjungan kerja ke Kementerian Perindustrian tersebut, Pansus I juga didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Padang  Asrizal selaku koordinator Pansus I, Sekretaris Dewan Syahrul,  dinas terkait. Rombongan disambut oleh Ignatius Warsito, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian.

(bim/rki)