Kunjungi DPRD Padang, DPRD Ponorogo Studi Banding Perda Minol

Baca Juga

Studi banding DPRD Kab.Ponorogo ke DPRD Padang. (baim)

PADANG -- Komisi A DPRD Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur melakukan studi banding ke DPRD Kota Padang terkait Peraturan Daerah Minuman Beralkohol. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi  A, Gufron Ridloi dan diterima Sekretaris DPRD Kota Padang, Syahrul di ruang konsultasi DPRD Kota Padang, Jum’at (23/3/2018).

Sejak 16 April 2015, minuman beralkohol (minol) atau minuman keras (miras) dilarang dijual pada minimarket-minimarket di Indonesia. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 6 tahun 2015 mengenai pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol.

Menurut Sekwan, pengawasan peredaran miras di Kota Padang sudah dilakukan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol. Dengan Perwako, pembentukan badan pengawas juga sudah dilakukan.

“Badan Pengawas yang terbentuk tersebut juga sudah melakukan pengawasan ke beberapa mall dan hotel, serta berkoordinasi dengan pihak provinsi supaya lebih memaksimalkan pengawasan dan pengendalian dari minuman beralkohol,” kata Syahrul pada tamu dari Ponorogo.

Syahrul menambahkan, pengawasan yang dilakukan intensif itu sekaligus menjadi gerakan untuk pelarangan minuman keras dijual di ritel, apalagi di warung – warung biasa. Sehingga, gerakan itu menjadi suatu bentuk implementasi dari Permendag tersebut secara intensif dan masif. Kemudian, untuk tindak lanjut dari Permendag nomor 6 tahun 2015, perlu ada penyesuaian karena mengatur tentang larangan penjualan minuman beralkohol golongan A atau dengan kadar alkohol 5 persen di ritel atau minimarket.

“Perda kita yang sudah dikeluarkan 2012 akan menyesuaikan dengan Permendag yang baru ini, sehingga apa yang menjadi ketentuan darinya akan dapat terakomodir,” imbuhnya.

Sekwan mengungkapkan, pengawasan yang dilakukan masih tahapan sosialisasi sambil memberikan waktu tiga bulan kepada minimart dan distributor untuk membersihkan stok – stok yang ada. Setelah itu, akan dilakukan penindakan bagi pihak – pihak yang melanggar.

“Kita sudah surati toko – toko, minimarket, mall dan hotel agar mengindahkan peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Setelah itu jika masih melanggar, akan diberikan tindakan,” ujarnya.

Menurutnya, Kementerian Perdagangan punya kewajiban untuk melindungi konsumen, yaitu menjaga keamanan dan kesehatan konsumen. Sedangkan penjualan miras saat ini masih dinilai terlampau bebas, sehingga menimbulkan kekhawatiran terciderainya hak konsumen karena pemerintah tidak menjalankan kewajiban sesuai amanat undang – undang.

“Sebelumnya, peraturan membatasi penjualan minuman beralkohohol sampai 5 persen dan minuman beralkohol tidak boleh dibeli di bawah umur 21 tahun. Tapi, banyak yang melanggar. Oleh karena itu, aturan baru, daripada cuma 5 persen lemah, lebih baik ditiadakan sekalian di sektor minimarket,” pungkasnya.

(rki)