Baca Juga
 |
Wagub Nasrul Abit memeriksa absensi dan menghitung langsung jumlah peserta apel pagi, Senin (2/4).
|
Hal itu disampaikannya ketika menjadi pembina apel pagi di halaman kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Senin, 2 April 2018. Tak biasanya, kali ini Wagub Nasrul Abit bersama Sekdaprov Dr. H. Ali Asmar, MPd, asisten, Staf Ahli Gubernur dan Kepala Biro memutuskan untuk memeriksa absensi dan menghitung langsung jumlah peserta apel pagi walau telah menerima laporan jumlah peserta dari komandan tiap barisan eselon III perbiro dan Satpol PP.
"Saya sengaja memeriksa langsung tiap barisan, terutama Eselon III, karena hari-hari ini, kadang-kadang Eselon III ini hanya hadir cuma 30-40 persen saja, tapi hari ini saya lihat cukup baik," ujarnya.
Menurut wagub, kehadiran Eselon III pada apel pagi merupakan bagian dari keteladanan bagi yang lain. Sangat disayangkan, jika ada Eselon III yang tidak hadir, mengingat Eselon III merupakan pejabat penyelia yang menghubungkan eselon IV dan staf dengan Eselon II.
"Bagaimana caranya dalam
meningkatkan kinerja jika pimpinan tidak bisa memperlihatkan kualitas
diri, dan disiplin. Maka sudah semestinya Eselon III menjadi panutan
bagi dan memonitor ASN di bawahnya, yakni Eselon IV dan staf. Sebab,
saudara memiliki tanggungjawab untuk menata dan memanage. Kalau kita
memanage itu, kita harus jadi panutan. Nah kalau kita tidak bisa jadi
panutan, bagaimana akan memanage orang lain? Bagaimana akan menertibkan
orang lain, kalau diri sendiri saja tidak tertib," pungkasnya.
Terkait kehadiran dan disiplin ini, selain pesan khusus kepada Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit juga mengingatkan ASN peserta apel secara umum agar tidak setengah-setengah menjalankan disiplin dan agar menghayati tugas masing-masing.
Pada kesempatan itu, wagub juga menyinggung sejumlah tuntutan kenaikan tunjangan daerah bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumbar yang sering didengungkan dan terdengar akhir-akhir ini. Ia mengatakan, dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas, anggaran yang akan digunakan untuk mewujudkan hal tersebut dapat menyebabkan anggaran pembangunan daerah tersedot.
"Dengan kata lain, kenaikan tunjangan daerah secara tidak langsung akan mengurangi berbagai pembangunan di Sumbar yang manfaatnya jelas-jelas dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, seandainya benar ingin dinaikkan, ASN di lingkungan Pemprov Sumbar harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, antara lain dengan disiplin, tanggung, jawab, dan kinerja yang optimal," tegasnya.
"Kalau begini kan tidak fair, minta kenaikan tunjangan tapi kehadiran dan hasil kerja masih kurang. Ingatlah jika ada kenaikan berarti ada dana pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat secara langsung akan terpangkas. Ada kemaren salah seorang pejabat di BKD, soal ada draft penataan sistem penggajian pemberian tunjangan dan fasilitas PNS menuju pada sistem yang adil dan layak, yang berdasarkan tugas, tanggung jawab, beban kerja serta kinerja dengan sistem single salary," jelasnya.
Jika penghitungannya mampu memberikan keadilan bagi ASN secara kualitas tentu akan memberikan amalan masuk surga. Jika nanti penghitungan itu sama rata, sama rasa, tidak membawa perubahan produktifitas ASN, maka tanggung pulalah dosanya, ujar Wagub Nasrul Abit Datuk Malintang Panai.
Terkait kehadiran dan disiplin ini, selain pesan khusus kepada Eselon III di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Nasrul Abit juga mengingatkan ASN peserta apel secara umum agar tidak setengah-setengah menjalankan disiplin dan agar menghayati tugas masing-masing.
Pada kesempatan itu, wagub juga menyinggung sejumlah tuntutan kenaikan tunjangan daerah bagi ASN di lingkungan Pemprov Sumbar yang sering didengungkan dan terdengar akhir-akhir ini. Ia mengatakan, dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas, anggaran yang akan digunakan untuk mewujudkan hal tersebut dapat menyebabkan anggaran pembangunan daerah tersedot.
"Dengan kata lain, kenaikan tunjangan daerah secara tidak langsung akan mengurangi berbagai pembangunan di Sumbar yang manfaatnya jelas-jelas dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, seandainya benar ingin dinaikkan, ASN di lingkungan Pemprov Sumbar harus memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, antara lain dengan disiplin, tanggung, jawab, dan kinerja yang optimal," tegasnya.
"Kalau begini kan tidak fair, minta kenaikan tunjangan tapi kehadiran dan hasil kerja masih kurang. Ingatlah jika ada kenaikan berarti ada dana pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat secara langsung akan terpangkas. Ada kemaren salah seorang pejabat di BKD, soal ada draft penataan sistem penggajian pemberian tunjangan dan fasilitas PNS menuju pada sistem yang adil dan layak, yang berdasarkan tugas, tanggung jawab, beban kerja serta kinerja dengan sistem single salary," jelasnya.
Jika penghitungannya mampu memberikan keadilan bagi ASN secara kualitas tentu akan memberikan amalan masuk surga. Jika nanti penghitungan itu sama rata, sama rasa, tidak membawa perubahan produktifitas ASN, maka tanggung pulalah dosanya, ujar Wagub Nasrul Abit Datuk Malintang Panai.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar