Baca Juga
Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Jenderal (purn) TNI Wiranto menanggapi sejumlah temuan KTP-el dalam jumlah banyak yang dibuang di beberapa daerah. Dia memastikan bahwa insiden itu bukan ulah dari pemerintah.
"Ada e-KTP yang tercecer dan ada yang diperjualbelikan, sekali lagi itu bukan rekayasa pemerintah," katanya di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 17 Desember 2018.
Pemerintah, katanya, justru memastikan agar proses pileg dan pilpres bisa berjalan lancar. Lancar yang dimaksud adalah rakyat mendapat kebebasan penuh dalam menentukan calon presiden dan wakilnya untuk lima tahun ke depan.
"Pemilu ini kan pesta demokrasi. Pesta, membuat rakyat senang. Senang karena apa, rakyat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinnya," tambahnya.
Lebih lanjut, mantan Ketua Umum Hanura itu mengapresiasi langkah cepat Komisi Pemilihan Umum dalam merampungkan daftar pemilih tetap. Tercatat, lebih dari 198 orang yang akan mendapatkan hak suara di pemilu tahun depan.
(Sumber: rmol.co)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar