Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Berita bohong atau hoaks tentang tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos menghebohkan publik. Padahal KPU baru mencetak surat suara pada pertengahan bulan ini. Sekarang masih proses lelang.
Merespons itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai, upaya merusak stabilitas Hankamnas dan ketertiban umum masih berlanjut. Di awal tahun 2019 ini, upaya merusak stabilitas Hankammas itu dilakukan dengan menyebarluaskan hoaks tentang hal tersebut.
"Saya berpendapat aksi penyebar hoaks ini tidak bisa ditolerir. Hoaks ini jelas-jelas ingin merusak proses persiapan pelaksanaan tahun politik 2019 ini," ujar Bambang melalui keterangan tertulisnya kepada Okezone, Jumat, 4 Januari 2019.
Sebagai pimpinan DPR, Bambang mendesak penegak hukum untuk menindak tegas penyebar hoaks dan siapa pun yang berada dibalik aksi yang brutal ini.
Hoaks tentang tujuh kontainer surat suara pemilu sudah tercoblos ini pun patut dilihat sebagai benih instabilitas yang secara sistematis ditumbuhkembangkan dengan tujuan membangun persepsi di ruang publik bahwa ada pihak yang jauh-jauh hari sudah berbuat curang demi meraih kemenangan pada Pilpres dan Pileg 2019.
"Persepsi kecurangan itulah yang nantinya akan dijadikan alasan atau pijakan untuk menggelar aksi atau gerakan yang mengacaukan proses pemungutan dan perhitungan suara. Artinya, gerakan untuk mengacaukan Pilpres dan Pileg 2019 sudah dirancang sejak dini," terang politikus senior Partai Golkar itu.
"Itulah alasannya mengapa pimpinan DPR mendesak Polri menindak tegas penyebar hoaks ini. Kondusifitas dan stabilitas Hankamnas tidak boleh dikorbankan hanya demi syahwat politik kelompok-kelompok yang tak mampu berkompetisi dengan sehat dan fair," tegas Bambang.
Pimpinan DPR, sambung dia, mengimbau masyarakat agar proporsional dalam menyikapi masalah ini. Sebab, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah memastikan bahwa surat suara pemilu hingga saat ini belum diproduksi. Dengan begitu, sinyalemen tentang adanya tujuh kontainer berisi surat suara pemilu yang sudah dicoblos nyata-nyata hoaks.
"Apalagi, tahapan pengadaan surat suara saat ini pun masih dalam proses lelang," tandas Bambang.
Diwartakan sebelumnya, KPU melaporkan kasus penyebaran informasi palsu atau hoax tentang 7 kontener surat suara yang sudah tercoblos ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Penyelenggara pemilu memastikan bakal melawan siapa pun yang mencoba menebar ancaman dan tindakan yang mengganggu jalannya pesta demokrasi. Dalam laporannya ke Bareskrim, KPU membawa sejumlah barang bukti mulai dari salinan tulisan, gambar hingga suara.
Informasi hoaks surat suara sudah tercoblos di Tanjung Priok beredar di media sosial dan ramai diperbincangkan. Padahal KPU baru mencetak surat suara pertengahan bulan ini. Sekarang masih proses lelang.
Wasekjen Demokrat Andi Arief turut mencuitkan kabar 7 kontener surat suara yang sudah tercoblos di akun Twitternya. Ia meminta KPU mengecek kebenaran informasi tersebut. Namun, Andi mengaku tweetnya sudah terhapus dari laman akun Twitternya.
KPU kemudian mengecek informasi adanya surat suara yang sudah dicoblos tersebut ke Tanjung Priok. Setelah dicek, penyelenggara pemilu memastikan tidak ada 7 kontener surat suara yang sudah tercoblos.
Atas peristiwa tersebut, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin turut melaporkan Andi Arief ke Bareskrim Polri. Selain Andi Arief, TKN juga melaporkan sosok suara yang ada di dalam rekaman terkait dengan hoaks itu.
(okz/mrm)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar