
JAKARTA, BijakNews.com -- Capres Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal pemerintahan 'Dilan' alias digital melayani dalam konsep smart city dan pelayanan berbasis elektronik. Jokowi mencontohkan pembubaran 23 lembaga yang dinilai tidak efektif dalam pelayanan publik.
"Bahwa ke depan diperlukan pemerintahan Dilan, digital melayani karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani tapi kecepatan sangat diperlukan," kata Jokowi dalam debat capres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu, 30 Maret 2019.
Baca Juga
- AHY: Mengabaikan Perubahan Iklim, Berarti Mengabaikan Generasi Muda dan Anak Cucu Kita
- MK Putuskan Sistem Pemilu Tetap Terbuka, AHY: Wujud Keadilan yang Memihak Kedewasaan Demokrasi
- Gelar Rapat Pleno, AHY Sampaikan 2 Agenda Penting Mengenai Pilpres dan Pileg 2024
- Buka Bimtek Fraksi Demokrat, AHY: Menangkan Pileg 2024
Karena itu, reformasi pelayanan lewat pelayanan berbasis elektronik harus diterapkan. Contohnya penerapan e-government, e-procurement, e-budgeting ditegaskan Jokowi diperlukan untuk menyiapkan era digital.
"Kedua, penyederhanaan dan penajaman kelembagaan. Tidak perlu banyak banyak lembaga kita ini. Di dalam pemerintahan 4,5 tahun, telah kita bubarkan 23 lembaga yang ada, agar lebih ramping, lebih lincah, gampang memutuskan, tidak berbelit belit," papar Jokowi.
Tapi selain sistem pelayanan elektronik, Jokowi menyebut peningkatan kualitas ASN diperlukan sehingga bisa melayani lebih cepat untuk melengkapi sistem elektronik.
"Keempat, kita melakukan reformasi tata kelola. Manajemen semuanya harus disimpelkan, disederhanakan, tidak bertele-tele, lembaga yang tidak perlu, perlu kita bubarkan. Tadi disampaikan 23 dibubarkan, kalau perlu ditambah kalau ada lembaga menghambat yang menyebabkan pelayanan kita bertele-tele," kata Jokowi.
(Source: detik.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar