Komisi V DPRD Sumbar Gelar Rapat Evaluasi APBD 2019 dengan Dinas Pendidikan

Baca Juga

BIJAKNEWS.COM -- Komisi V DPRD Sumbar gelar rapat evaluasi APBD tahun 2019 dengan mitra kerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Senin 6 januari 2020 di Gedung DPRD Sumbar. 

Rapat mitra kerja ini, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V Muchlis Yusuf Abit, dalam rangka membahas sejauh mana anggaran dana belanja Dinas Pendidikan, dan perbandingannya dari tahun 2019-2020. 

Kepala Dinas Pendidikan Sumbar Adib Alfikri yang di dampingi jajarannya, menjelaskan bahwa anggaran  belanja  pendidikan pada APBD Perubahan 2019 mencapai 1.413 306 829 315 T sedangkan untuk belanja langsung mencapai 836 315 935 055. 

Anggota komisi V Hamdanus lebih mencermati tunjangan guru honorer/PNS di daerah terpencil seperti di kepulauan Mentawai dan didaerah lainnya, agar diberikan tunjangan khusus didaerah - daerah yang terpencil.

Saya sudah melihat langsung keadaan guru-guru di kepulauan Mentawai, dengan gaji segitu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena harga kebutuhan pokok di daerahnya sangat tinggi di banding di kota Padang ini, ungkap Hamdanus. 

Lebih lanjut Hamdanus mengungkapkan keprihatinannya di daerah tersebut. Saya terjun langsung didaerah kepulawan Mentawai, karena panggilan jiwa untuk melihat langsung di daerah tersebut, ujarnya. 

Pada rapat ini juga dihadiri Daswippetra Dt Manjinjiang Alam , Siti Izzati Aziz dari Partai Golkar, Khairunnas dari Golkar, dan Hamdanus dari partai PKS, sedangkan dari Dinas Pendidian Sumbar M. Yani, Suryanda Kabib Pendidikan SMA dan, Joko Purnomo Kabid Pendidikan SMK, dan juga kabid pendidikan SLB. 

Dalam kesempatan ini Siti Izzati Aziz meminta pada Dinas Pendidikan Sumbar agar pendidikan di Sumatera Barat tidak hanya sekolah negeri saja, tapi sekolah swasta juga diperhatikan karena tidak semua orang tua Siswa SMA berasal dari kalangan kelas menengah atas, tapi juga kalangan menengah kebawah, yang orang tuanya kalangan ekonomi tidak mampu tetapi siswa tersebut masuk ke sekolah swasta karena nilainya tidak mencukupi untuk masuk sekolah negeri. 

Dengan itu mari kita lebih memperhatikan pendidikan di Sumatera Barat ini, agar tidak ada lagi anak putus sekolah, ucap Siti. 

Menanggapi hal ini Kepala Dinas Pendidikan provinsi  Sumatera Barat,  Adib Alfikri menjelaskan untuk bantuan dana sekolah Dinas Pendidikan tetap mengutamakan sekolah negeri hal ini disebabkan keterbatasan dana pemerintah namun demikian sekolah swasta juga tetap diberi bantuan  berupa dana BOS.  

Ketua Komisi V Muchlis Yusuf Abit, akan melakukan koordinasi seusai rapat tersebut, yusuf menjelaskan bahwa dinas pendidikan memiliki tanggung jawab untuk  memajukan pendidikan dan mensejahterakan juga memperhatikan para guru guru non PNS terutama didaerah terpencil melalui tunjangan khusus,ujarnya. (Ay)