Breaking

Rabu, 09 September 2020

Saat Realisasi Fisik Anggaran Pemprov Sumbar Capai 46,11 Persen

Baca Juga



BIJAK
NEWS.COM --
Pada tahun 2019 lalu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno pernah mengungkapkan kekecewaannya karena rendahnya realisasi anggaran pemerintah provinsi setempat. Meski sudah memasuki semester dua realisasi fisik Pemerintah Provinsi Sumbar tahun anggaran 2019 masih sebesar 46,11 persen. 
Ia mengatakan realisasi fisik tersebut sangat jauh dari target yang ditetapkan yakni sebesar 70,73 persen, sementara capaian baru berada di angka 46,11 persen.  "Realisasi keuangan juga baru 40,73 persen dari target 66,92 persen. Jika di bawah 10 persen dari target masih bisa dimaklumi. Ini pasti ada yang salah," ujar Irwan Prayitno dalam suatu rapat evaluasi pembangunan semester satu di Padang.

Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat segera menyelesaikan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sumbar terhitung hingga semester satu, yang masih sangat jauh di bawah target.
"Selesaikan semua permasalahan dan target serapan fisik dan keuangan hingga September akhir," tegasnya.
Irwan memerintahkan agar OPD yang capaiannya jauh dari target agar menggenjot realisasi di instansinya agar target akhir tahun di atas 95 persen dapat tercapai.

"OPD yang rendah-rendah ini saya beri waktu hingga September. Jika realisasi masih tidak membaik, akan diberikan sanksi agar tidak jadi kebiasaan setiap tahun. Tidak ada alasan untuk tidak bisa merealisasikan anggaran. Ini tugas kepala OPD untuk segera mengatasi masalah," ujarnya lagi.

Gubernur Irwan menyatakan rapat evaluasi itu dilakukan sebagai upaya dalam mengendalikan pembangunan di Sumbar sehingga berjalan dengan baik antara rencana dan realisasi.

Sementara itu Kepala Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Luhur Budianda dalam laporannya menyebutkan total anggaran pembangunan provinsi itu pada 2019 mencapai Rp7,1 triliun. Masing-masing yakni belanja tidak langsung Rp4,3 triliun dan belanja langsung Rp2,7 triliun.

Budi juga menyampaikan bahwa pada evaluasi semester pertama tahun ini didapati serapan fisik dan keuangan OPD paling baik adalah pada unit Inspektorat Daerah. Sementara OPD yang belum mencapai target adalah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air.

hms-sumbar

Tidak ada komentar:

Posting Komentar