Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Tekad Pemprov Sumbar agar kawasan kumuh 7.573 ha yang terdata di tahun 2014 terus berkurang, untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dengan beberapa pihak. Selain melalui program dan kegiatan yang dilakukan Pemprov dan kota tanpa kumuh (Kotaku). Saat ini dilibatkan sejumlah BUMN/BUMD dan pihak swasta untuk membantu melalui program CSR dalam pengurangan kawasan kumuh di Sumbar.
“Kementerian PUPR punya target 100 persen penyediaan air bersih bagi masyarakat, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi layak di tahun 2030. Kita di Sumbar tentunya juga berupaya wujudkan target nasional tersebut,” sebut Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit usai membuka Lokakarya Penuntasan Kawasan Kumuh Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Hotel Kyriad Bumiminang, beberapa waktu lalu.
Di Provinsi Sumatera Barat, Program Kotaku tersebar di 10 Kabupaten/Kota dan 97 Kelurahan/Desa, dengan luasan kumuh 868,936 Ha. Pada tahun 2018 sudah terselesaikan seluas 62,3 persen atau 540,80 Ha. Sedangkan sisanya untuk target tahun 2019 adalah 328,136 Ha (37,7 persen) yang capaiannya sampai bulan Agustus tahun 2019 sebesar 866,936 Ha hektar atau 99,8 persen.
“Kita ingin bupati/walikota yang di daerahnya terdapat kawasan kumuh untuk menyiapkan program strategis dalam mengentaskan kawasan kumuh. Mengelola kawasan pasar, menata muara sungai yang padat penduduk, menyiapkan tempat pembuangan sampah, dan memotivasi masyarakat untuk gotong royong membersihkan lingkungan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, khusus untuk masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai dihimbau untuk tidak membuang sampah ke sungai. Menjaga kebersihan sungai membutuhkan kesadaran masyarakat. Sebab jika sungai tersebut telah bersih dapat dijadikan potensi objek wisata.
“Kita dalam penganggaran terbatas. Untuk itu melalui lokakarya menuntasan kawasan kumuh ini diharapkan perusahaan di Sumbar, baik swasta, BUMN/BUMD yang dikoordinir Bank Indonesia dapat terlibata langsung dalam menata suatu kawasan kumuh menjadikannya kawasan hijau. Telah kita serahkan proposal CSR kepada 12 perusahaan tersebut,” jelasnya.
Ketua panitia lokakarya, Luhur Budianda mengatakan, dengan adanya sinergi dan kolaborasi semua sektor untuk penuntasan kawasan kumuh ini diharapkan berdampak penanganan kawasan kumuh bisa lebih cepat dituntaskan.
“Dengan adanya pertemuan ini diharapkan bisa saling berbagi informasi dan membahas isu-isu strategis, dan penyamaan presepsi saerta rencana aksi penuntasan kawasan kumuh di Provinsi Sumbar,” terang Kepala Biro Kerjasama Pembangunan Kerjasama Rantau Provinsi Sumbar tersebut.
Kepala Sub Direktorat Kawasan Pemukiman Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman Kementerian PUPR, Ignatus Widyananda menyebutkan, peningkatana penduduk di perkotaan menjadi salah satu penyebab munculnya kawasan kumuh. Untuk itu 7 indikator kumuh ditambah 1 indikator tambahan dapat menjadi perhatian.
“Untuk itu kita harapkan program kumuh ke depannya di Sumbar bisa lebih baik lagi dalam menyelesaikan masalah bangunan gedung, jalan lingkungan,penyedian air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, ruang terbuka publik, dan pengamanan kebakaraan. Sebab ini 8 indikator pentingaa tersebut,” bebernya.
Dalam pembukaan kegiatan lokakarya tersebut juga dihadiri Asisten II Setda Sumbar Benni Warlis, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar dan kepala perwakilan BUMN/BUMD. Kegiatan iniberlangsung selama tiga hari yakni tanggal 23 hingga 25 September 2019 di Hotel Bumi Minang, Kota Padang dengan melibatkan 184 peserta, terdiri dari jajaran SKPD terkait di tingkat Provinsi Sumbar, Konsultan dan LPM, Perguruan Tinggi, hingga BUMD/BUMN.
(hms-sumbar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar