"Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta seluruh elemen yang terlibat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) bisa menyempurnakan indikor pendukung seperti elemen data dan dokumen pendukung"

upaya untuk memperbaiki opini pemerintah pusat terhadap kinerja pemerintah daerah agar kedepan agar menjadi jauh lebih baik," tambahnya.

Salah satu instrumen dalam monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kota adalah melalui EKPPD. Data yang ada menunjukkan bahwa peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah baik provinsi, dan kabupaten kota menunjukkan penurunan.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan Pemerintah, untuk provinsi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, misalnya indikator jumlah MoU Pemprov dengan daerah lain tahun 2016 IKK 7 dengan 29 MoU, sementara 2017, 14 MoU, indikator total belanja pelayanan dasar APBD tahun 2017 IKK 12 tahun 2016 58,83 persen.

Sementara 2017 53,21 persen, Dana perimbangan yang terserap IKK 26 tahun 2016 97,33 persen, sementara 2017 96,86 persen, Belanja publik terhadap total APBD IKK 28 tahun 2016 42,26 persen, sementara 2017, 36,35 persen, Besaran PAD terhadap pendapatan APBD IKK 29 tahun 2016 42,47 persen, sementara 2017, 35,18 persen dan yang terakhir Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN IKK 32 + 19,17 persen, sementara 2017, -60,03 persen.

"Ini membuktikan, kinerja kabupaten kota mempengaruhi kinerja provinsi. Untuk itu perlu sinergitas dan kerjasama dalam agregasi untuk mencapai harapan bersama," tukas Iqbal.

hms-sumbar