Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau merupakan salah satu unit kerja mandiri di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Sumatera Barat. Biro ini mempunyai tugas pokok dalam menyelenggarakan Perumusan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan, evaluasi dan pengendalian administrasi pembangunan dan kerjasama rantau. Sebelum berkantor di lantai 4 "Rumah Gadang" kantor Gubernur Sumatera Barat Biro ini berkantor di Jakarta, biro ini menjadi satu-satunya Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang berkantor diluar daerah saat itu.
Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau yang berkantor di lantai empat kantor Gubernur Sumatera Barat ini dikepalai oleh Drs. Luhur Budianda, SY, M.Si. yang sementara ini juga menjabat sebagai Pj Sekda Kota Solok. Adapun salah satu fungsi dan tugas pokok Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau sebagai wadah fasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan paguyuban perantau dimanapun berada.
"Sesuai dengan Perda Prov.Sumbar No.2 Thn 2008 telah dibentuk organisasi Bagian Kerjasama Rantau di Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setda Prov.Sumbar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai wadah fasilitasi kerjasama Pemda Prov,kabupaten/kota dengan Paguyuban Perantau dimanapun berada. untuk menperkuat komitmen tsb diharapkan bantuan perantau dimana saja berada untuk memberi data - data perantau serta jenis mata pencaharian" ucap Kepala Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau uhur Budianda saat ditemui di ruang kerjanya beberapa bulan lalu.
Adapun jabatan fungsional yang berada dibawah Kepala Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau terdapat tiga jabatan fungsional, yaitu Kepala Bagian Rantau, Kepala Bagian Kerjasama dan Kepala Bagian Pembangunan.
 |
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno (ketiga
kiri) bersama Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (kedua kiri) dan Kepala Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Luhur Budianda (ujung kanan) secara
bersamaan membuka secara resmi perhelatan Sumatera Barat Expo 2016 di
Hotel Preanger, Kamis (24/11/2016).
Sesuai tugas pokok Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau sebagai wadah fasilitasi kerjasama antara pemerintah daerah dengan paguyuban perantau dan kerjasama penting lainnya, maka biro ini telah banyak berperan untuk terlaksananya berbagai agenda Pemprov Sumbar diluar daerah dan berbagai kerjasama antara Pemprov Sumbar dengan pemda daerah lain, kerjasama luar negeri maupun pihak swasta. Ditahun 2016, Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau ikut berperan atas suksesnya penyelenggaraan Sumbar Expo 2016 di Bandung, Jawa Barat. Mengambil tema “WEST SUMATERA : UNIQUE IN DIVERSITY” Sumbar Expo 2016 menitikberatkan kepada keunikan dan potensi unggulan yang dimiliki Sumbar kepada Indonesia dan juga kepada dunia. Kegiatan ini berlangsung mulai tanggal 24 -27 November 2016 berlokasi di Cikapundung River Spot Bandung.
Ditahun 2017 Biro ini juga berperan dalam memfasilitasi Kerjasama Dalam Peningkatan SDM yang ada di Pemprov Sumbar,
salah satu bentuk kerjasama yang pernah dilakukan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat adalah penandatangan kerjasama dengan Fakultas Psikologi
Universitas Indonesia. Bertempat di Ruang Bintang Gedung A Fakultas
Psikologi UI (FPsi UI), pada 2017 silam telah berlangsung acara
penandatanganan kerjasama
antara FPsi UI dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Penandatangan kerjasama dengan Fakultas Psikologi
Universitas Indonesia. Bertempat di Ruang Bintang Gedung A Fakultas
Psikologi UI (FPsi UI), pada 2017
"Bentuk kerjasama antara kedua belah pihak ini adalah kerjasama dalam meningkatkan kompetensi pegawai serta guru, sehingga hal ini adalah bagian dari peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada dipemerintahan Sumatera Barat", ujar Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Luhur Budianda kepada wartawan. Dalam rangka peningkatan kerjasama pemerintah daerah dengan perantau minang di bidang sosial, budaya dan ekonomi, Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau bersama Pemprov Sumbar juga mengadakan Rapat Kerja dengan Ormas dan tokoh Minang serta pengusaha Hotel, Kuliner dan Tour Travel asal Minang Se Jabodetabek di Hotel Balairung Jakarta pada november 2018. Dari Pemprov Sumbar dihadiri oleh Kabiro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Luhur Budianda, Kasubag Umum Pariwisata Riza Chandra, Kadis Peternakan & Keswan Ir. Erinaldi, Kadis Perindag Asben Hendri, Kadis Kelautan & Perikanan Yosmeri, Kadis Pangan Effendi. Dalam raker itu OPD Pemprov Sumbar yang hadir memaparkan program dan peluang investasi di bidangnya.  Pemprov Sumbar
Rapat Kerja dengan Ormas dan tokoh Minang
serta pengusaha Hotel, Kuliner dan Tour Travel asal Minang Se
Jabodetabek di Hotel Balairung Jakarta pada november 2018 |
Pada tahun 2018 Delegasi Pemprov Sumbar mengunjungi Italia untuk meningkatkan kerjasama dengan salah satu negara di Eropa tersebut. Dalam kunjungan kerja ke Italia, delegasi Pemprov Sumatera Barat juga melakukan visitasi ke daerah Moterotondo, dimana terdapat fasilitas penelitian dan pengembangan Research Centre for Meat Production and Genetic Improvement (CRA-PCM) yang merupakan lembaga eksperimental untuk produksi ternak kerbau, sebuah organisasi penelitian nasional di Italia. Kegiatan penelitian CRA-PCM diatur dalam tiga bidang utama yaitu genetika, genomik dan proteomik, teknologi pertanian berkelanjutan dan kualitas dan inovasi produk hewani.
"Pada pertemuan tersebut dilakukan penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat dengan International Bufallo Federation, Italia yang memuat berbagai kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat, yang diantaranya kerjasama pertukaran informasi dan aktifitas terkait penelitian dan pengembangan peternakan, peningkatan kemampuan dan kapasitas SDM, dan kerjasama lainnya," jelas Kepala Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau Luhur Budianda ketika diwawancarai disela-sela penandatangan LOI.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) juga melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Milan, Italia pada tahun 2018 dengan tujuan untuk penjajakan kerjasama energi terbarukan. Baik terkait energi angin untuk listrik, maupun tentang pengolahan limbah dengan energi baru terbarukan.
Gubernur Sumbar saat berada di peternakan sapi di Italia tahun 2018
Ditahun 2018 Gubernur Irwan Prayitno juga kunjungi Maroko selama lima hari, terhitung
27 Juni hingg 1 Juli. Keberangkatan Irwan ke Maroko pada tahun 2018 ini untuk memenuhi undangan
dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Maroko.
Pemerintah Fez-Meknes untuk mengundang Sumbar guna membicarakan
kerjasama dibidang perdagangan dan pendidikan. Dimana, tingginya
permintaan buah kopi di Maroko ditambah dengan banyaknya pelajar
Sumatera Barat (Diniyah Putri Padang Panjang) yang melanjutkan
pendidikan di Perguruan Tinggi Maroko dengan mendapatkan Beasiswa dari
Pemerintah Maroko.Masih pada tahun 2018, dalam upaya meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) level struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar. Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kunjungi langsung pusat ilmu pemerintahan di Melbourne Australia pada bulan agustus 2018.
“Makanya kita belajar langsung keluar negeri pusat ilmu, salah satunya di Deakin University ini,” ujar Irwan Prayitno usai penandatangan MoU di Bussiness Center Deakin University di Melbourne Australia, Rabu (26/9-2018).
Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Luhur Budianda mengatakan, "Dengan keunggulan yang dimiliki Deakin University itu Pemprov Sumbar langsung melakukan penandatanganan letter of intens (LoI) sekaligus memorandum of understanding (MoU) dalam rangka meningkatkan kapasitas (capacity building) bagi ASN level struktural di lingkungan Pemprov Sumbar" ujar Budi.
LoI dan MoU ini ditandatangi oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Deakin University Prof. Katya Jonshon. LoI dan MoU yang difasilitasi oleh Prof Ismet Fanani, Guru Besar Deakin Unversity asal Sumbar ini disupport penuh Kemendagri yang diwakili oleh Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama Dr. Nelson Simanjuntak.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, bersama Kepala Biro Kerjasama Pembangunan Rantau Luhur Budianda dan Deakin University oleh
Prof. Katya Jonshon saat menandatangani LoI dan MoU di Melbourne
Australia, Rabu (26/9-2018). (Ist)
Selain bentuk kerjasama yang disebutkan diatas, Pemprov Sumbar melalui Biro Kerjasama Pembangunan dan Rantau juga sangat berperan dalam memfasilitasi berbagai agenda silturahmi, diskusi dan pengukuhan berbagai organisasi perantau seluruh indonesia, berikut agenda yang telah dilaksanakan:
1. Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Muhammad Yani menghadiri Pelantikan dan Pengukuhan Kepengurusan DPW-DPD IKM Se Provinsi Bengkulu Periode 2018 -2023
2. Gubernur Sumbar Kukuhkan Joi Kahar Sebagai Ketua Umum Koperasi Saudagar Minang Raya Periode 2019-2021
3. Pemprov Sumbar Ajak Perantau Minang Pekanbaru Untuk Kerjasama di Bidang Pangan dan Peternakan
4. Wagub Nasrul Abit Buka Minangkabau Beghawie 2018 dan Jalin Kerjasama dengan Perantau Minang di Lampung2
5. Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit lantik Pengurus Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) Provinsi Bali Periode 2018 -2022
6. Kabiro Luhur Budianda Kukuhkan Kepengurusan DPW Gebu Minang Lampung 2018
7. Kabiro Luhur Budianda memberikan motivasi pada perantau minang saat Yayasan Minang Bandung Indonesia (YMBI) Gelar Halal Bi Halal Sekaligus Diskusi Tokoh Muda Asal Ranah Minang
8. Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), diwakili Kepala Bagian Rantau, Biro Kerjasama dan Pembangunan Setdaprov Sumbar, Hilma, SE, Msi, mengajak keluarga besar Ikatan Keluarga Minang (IKM) Kabupaten Pali, Sumatera Selatan untuk membangun Sumbar dengan cara berinvestasi di kampung halaman
9. Gubernur Irwan Prayitno Kukuhkan Pengurus Perhimpunan Keluarga Minang (PKM) Jawa Barat periode 2018-2023
10. Kabiro Luhur Budianda Buka Musda AKLI Provinsi Sumatera Barat tahun 2019
Perantau Dukung Pembentukan Nagari/Desa/Kelurahan Binaan
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat Nagari/Desa/Kelurahan, Pemprov Sumbar melalui Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setdaprov Sumbar, membentuk dan membina Nagari/Desa/Kelurahan.
Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setdaprov Sumbar, Drs. Luhur Budianda SY, M.Si mengatakan, kegiatan ini bertujuan, agar perantau lebih fokus dalam memberikan kontribusi kepada Nagari/Desa/Kelurahan. Selain itu, juga memudahkan dilakukan pembinaan oleh Pemprov Sumbar maupun Pemerintah Kabupaten, Kota, Kecamatan, Nagari, hingga Desa/ Kelurahan.
Pembentukan dan pembinaan Nagari/Desa/ Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau ini, telah dilakukan sejak Agustus 2017 lalu. Melalui berbagai tahapan dalam proses pemilihan, ditetapkan Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau oleh Bupati/Walikota, dan selanjutnya ditetapkan melalui SK Gubernur No 400-144-2018 tahun 2018 tentang Penetapan Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau Tahun 2018. “Adapun Nagari/Desa/Kelurahan terpilih terdiri dari satu Nagari/Desa/Kelurahan dari masing-masing Kabupaten/Kota sebagai percontohan,” ujar Budi.
Pada 2019, terdapat delapan Nagari/Desa/Kelurahan binaan Kerjasama Rantau bersama Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menyusun proposal rencana aksi. Penyusunan proposal ini, untuk memperoleh dukungan antara rencana pengembangan program pelayanan, dengan rencana pengembangan fisik yang dapat diandalkan, dalam jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.
Untuk menyepakati dan dukungan dari para perantau terhadap penyusunan proposal rencana aksi tersebut, maka Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setdaprov Sumbar melaksanakan rapat koordinasi penyusunan proposal rencana aksi pada 9-12 Desember, ditujukan kepada perantau/organisasi perantau. Diharapkan, para peserta rapat kordinasi dari berbagai tingkatan organisasi perantau, dapat memberikan dukungan terhadap program Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau ini.
Perantau menyatakan siap membantu proses pembebasan lahan di daerah kawasan wisata. Selain itu, Organisasi Perantau juga mengusulkan untuk merubah grand design, dengan memisahkan kolam renang perempuan dan laki laki dengan tempat yang tertutup.
Sementara di Kelurahan Batang Arau Kota Padang, Bakor IKK Kota Padang merespon positif program pengembangan kawasan wisata di Batang Arau. Perantau memberikan apresiasi dan dukungan dengan menjadikan rumah-rumah yang ada di sekitar kawasan Batang Arau untuk dijadikan homestay.
Sementara, di Nagari Sungayang Kabupaten Tanah Datar, perantau mendukung rencana pengembangan kawasan wisata Gunung Kasumbo dan akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan perantau. Di Nagari Kambang Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Ikatan Keluarga Lenggayang (IKWAL) menyatakan dukungan terhadap pengembangan kawasan Pariwisata di Kambang Barat. Terutama untuk pariwisata religius (wisata halal), wisata anti narkoba dan LGBT. “IKWAL akan memberikan investasi tempat main anak anak. Investasi lainnya di komunikasikan lebih lanjut,” ujar Budi.
Pada Kelompok II, dengan Moderator, Niswen, AMd, Ikatan Keluarga Sungai Kamuyang akan membentuk tim kerja antara perantau dan nagari untuk pengembangan wisata. Selain itu, juga akan menyiapkan perangkat lunak untuk penunjang kegiatan. “Perantau juga sangat mendukung program dari Pemprov Sumbar, untuk pengembangan kawasan wisata di Nagari Sungai Kamuyang,” ungkap Budi.
Di Nagari Lawang Kabupaten Agam, Ketua Ormas Nagari Lawang, H. Aryadi Noer Iman Marajo selalu koordinator rapat, sepakat untuk pengembangan kawasan Wisata di Nagari Lawang. Seperti, pengembangan untuk produksi unggulan Nagari Gula Semut, pembuatan media center nagari, pengembangan website nagari, peningkatan SDM anak nagari, dan merancang pembangunan Kampung Inggris dan Kampung Adat. Sedangkan di Kelurahan Tanah Garam Kota Solok, Ikatan Keluarga Besar Kota Solok, mendukung pemasaran, dan akan mencarikan sumber dana investasi dan dukungan lainnya yang memungkinkan.
Di Nagari Aur Kuning, Kabupaten Pasaman Barat, Ikatan Keluarga Aur Kuning akan membantu dan mendukung pembangunan wisata religi dan wisata alam. Selain itu, juga akan menyediakan homestay bagi pengunjung dan akan melanjutkan pembangunan jembatan gantung di objek wisata religi. “Perantau meminta kepada wali nagari untuk menginformasikan jadwal kegiatan yang ada di nagari, dan siap mepromosikan wisata di Nagari Aur Kuning,” terang Budi.
Dari hasil rapat koordinasi tersebut, menurut Budi, seluruh organisasi perantau mendukung rencana aksi yang disusun oleh Nagari/Desa/Kelurahan bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang difasilitasi oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau. Tindak lanjut dari rapat koordinasi tersebut, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setdaprov Sumbar segera menyusun roadmap Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau dengan Tim Kerja Provinsi Sumbar. Selain itu, juga akan menyurati Pemerintah Kabupaten/Kota dan Perantau, tentang hasil kesepakatan yang diperoleh dan menyampaikan roadmap yang ditetapkan.
adv/hms-sumbar
Tidak ada komentar:
Posting Komentar