Proyek Infrastruktur Mentawai Banyak Mengalami Kemajuan, Mentawai Akan Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Wisata Kelas Dunia

Baca Juga

BIJAKNEWS.COM -- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Ridwan Djamaluddin kembali terjun langsung, guna meninjau berbagai progress pembangunan infrastruktur di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

Dalam kunjungan kerja bersama Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Bupati dan Wakil Bupati Mentawai Yudas Sabaggalet dan Kortanius Sabeleake, serta perwakilan dari Kemenko Perekonomian, Kementerian PU-PR, Kementerian Perhubungan, pihak swasta sebagai investor, dan perwakilan institusi terkait lainnya tersebut, Deputi Ridwan mengungkapkan, bahwasanya berbagai proyek infrastruktur di Mentawai sudah banayk mengalami kemajuan.

“Banyak kemajuan, tinggal nanti tindak lanjut terkait formalitas administrasi yang akan dilakukan, kemudian semangat kita samakan, dan beberapa infrastruktur sudah terlihat, Pelabuhan di Labuhan Bajau kira-kira sudah 70%, dan akan diselesaikan tahun ini, tinggal jalan Trans yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PU-PR pun sudah, Desember tahun lalu kami tinjau juga dan sudah berjalan cukup baik, investor juga sudah siap dan kita akan jadikan wilayah ini sebagai tempat wisata eksotis kelas dunia, agar nantinya bisa membantu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Mentawai dan Sumatera Barat,” ujar Deputi Ridwan saat diwawancarai oleh awak media di lokasi, Senin (03-08-2020).

Deputi Ridwan lalu menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, yang kemudian ditegaskan oleh Menko Marves Luhut B. Pandjaitan, bahwa perintahnya sudah jelas, yaitu membangun berbagai proyek infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat, utamanya di luar Pulau Jawa.

“Dan, Mentawai ini salah satu daerah yang diprioritaskan, kita pun sudah bekerja cukup banyak, namun memang kita sadari tidak semuanya bisa instan dan bisa segera, namun perlahan tapi pasti kita bergerak maju. Anggaran pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dari swasta, dan pemerintah memfasilitasi antara lain dari soal perizinan, kemudian infrastruktur utama juga akan ada dukungan dari pemerintah, terkait bandara di dalam KEK ditangani investor dan pemerintah pun memfasilitasi. Percepatan pembangunan saat ini yaitu kepastian hukumnya dulu, agar jelas dasar hukumnya,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wagub Sumbar Nasrul Abit lantas mengapresiasi berbagai dukungan dari pemerintah pusat, namun ia pun berharap dukungan tersebut akan selalu ada, agar segala proyek pembangunan infrastruktur bagi peningkatan perekonomian masyarakat Mentawai pada khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya, dapat terlaksana lebih baik lagi dan selesai tepat waktu.

“Kami sangat apresiasi bahwa hari ini sudah dikunjungi oleh Pak Deputi, dan juga dari Kementerian dan juga perwakilan dari KEK, sudah mulai banyak kemajuan dan masyarakat mulai bergairah, dan kemudian ada proyek lagi tambahan yakni infrastruktur jalan, semoga pada tahun 2021 sudah bisa berjalan,” jelasnya.

“Paling utama saat ini adalah masalah jalan Trans Mentawai, ada sekitar 204 kilo lagi yang belum dibuka, mudah-mudahan nanti ada anggarannya dan harapan kita seperti itu. Untuk hambatan di lapangan sepertinya tidak ada, tinggal anggarannya saja dan bagi kita tidak ada masalah apakah itu dikerjakan oleh Kementerian PU-PR atau diserahkan kepada pemerintah daerah, yang penting jalan ini segera dibangun agar perekonomian masyarakat disini bisa berjalan, apalagi bila Pelabuhan Labuhan Bajau selesai dan Jalan Lingkar selesai tentu perekonomian masyarakat pun bangkit,”pungkas Wagub Nasrul.

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Paket jalan Trans Mentawai ini telah berjalan semenjak beberapa tahun yang lalu, dan progress yang telah dicapai sampai saat ini yakni ; Lintas Timur, Pembukaan Trase jalan Pantai Timur, dimulai dari Peipei Ke Labuhan Bajau sepanjang 188,2 Km dan telah selesai dibuka sekitar 90 %, kebutuhanya yaitu peningkatan. Untuk Lintas Barat, Trase jalan Pantai Barat juga dimulai dari Labuhan Bajau Ke Peipei sepanjang 208,56 Km. Trase Pantai Barat saat ini sudah di Tracking oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, BKSDA dan Taman Nasional Siberut (TNS), sehingga sudah jelas titik yang perlu IPPKH dan titik yang perlu Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan (PKS). Untuk Kondisi Readiness criteria, beberapa ruas sudah terpenuhi di tahun 2020, dan trase lainnya akan dip enuhi di tahun 2021.

Sementara untuk Rencana KEK Mentawai, kondisi saat ini ; sudah ada kesesuaian dengan Tata Ruang, sudah ada rekomendasi dari Bupati Mentawai, sudah ada Rekomendasi dari Dinas Kehutanan, bahwa Kawasan KEK Ini Tidak Masuk Dalam Hutan Produksi, dan sudah masuk dalam Ranperda RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), dan terakhir Dokumen Amdal pun sudah selesai.

hms-sumbar