Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Wali nagari atau kepala desa di Sumbar diminta untuk mempersiapkan kemampuan menggunakan teknologi berbasis IT. Bagi aparatur nagari kemampuan di bidang IT ini sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan sebagai ujung tombak pembangunan daerah dan menyikapi berbagai perkembangan kemajuan yang terjadi saat ini, diharapkan setiap wali nagari atau kepala desa untuk membuat inovasi terobosan dalam meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.
“Mesti ada inovasi agar aparatur nagari bisa menggunakan teknologi berbasis IT. Wali nagari atau kepala desa sudah harus memikirkan bagaimana cara agar aparaturnya bisa memiliki kompetensi yang baik di bidang teknologi informasi,” sebutnya saat rapat koordinasi Pemprov dengan wali nagari dan kepala desa se-Sumbar tahun 2019, di Hotel Kriyad Bumiminang.
Selain kemampuan di bidang IT, wali nagari atau kepala dasa harus benar-benar jeli melihat potensi dan keunggulan daerahnya sendiri untuk dikembangkan. Sehingga bisa memberikan kemakmuran pada masyarakat.
“Hasil produk masyarakat di nagari harus memiliki kualitas unggul. Masyarakat didorong untuk mencintai produk bangsa sendiri. Jangan sampai masyarakat kita merasa asing di negeri sendiri,” jelasnya.
Terkait pembangunan yang mesti dilakukan di nagari atau desa, ia mengharapkan dapat mendukung sektor ekonomi yang muaranya adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur, sarana dan prasana nagari dan desa yang mampu meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat agar menjadi prioritas utama.
“Akses jalan, listrik, telekomunikasi, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan sebagai pelayanan dasar merupakan sesuatu yang mesti ada di setiap nagari dan desa di Sumbar. Tanpa itu semua nagari/ desa masih disebut daerah kategori tertinggal, terisolir dan termiskin,”terangnya.
Kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Rama Dipayana melaporkan rakor yang digelar dari tanggal 2 hingga 3 September 2019 ini melibatkan wali nagari dan kepala desa dari lima kabupaten yaitu Solok Selatan, Kabupaten Solok, Pasaman, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.
“Untuk selanjutnya akan dilakukan rapat koordinasi dengan kabupaten dan kota yang lain, karena kita ingin ada penguatan penyelengaraan antara pemerintah nagari dan desa,” pungkasnya.
(hms-sumbar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar