Baca Juga
"Siapa calon kuat Kapolri pengganti Idham Azis, sesungguhnya hanya userlah yang paling tahu yakni istana, kapolri pilihan istana harus lebih banyak bekerja dalam senyap tapi konkrit. Bukan safari politik yang biasa dilakoni oleh para elite politik. Jabatan fungsional Kapolri itu adalah jenjang karier dan kepangkatan yang mumpuni yang dimiliki oleh calon Kapolri," ujar pengamat politik Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (LAKSAMANA), Samuel F. Silaen kepada wartawan di Jakarta, kemaren.
Menurutnya, Puja-puji terhadap beberapa calon Kapolri yang sengaja disampaikan oleh pengamat dan elite itu, merupakan bagian dari cek ombak dalam melihat resonansi yang akan terdengar dipublik, banyak sudah dibahas mulai dari jenjang karier dan kepangkatan yang cukup.
"Tapi hal itu belum cukup, sebab calon Kapolri yang baru harus paham langgam presiden dan tidak suka safari politik kesana- kemari, minta dukungan politik terbuka maupun tertutup sebab akan terjadi abuse of power, jika nanti terpilih karena ada semacam hutang budi," jelas aktivis organisasi kepemudaan itu.
Dikatakannya, Kapolri tak boleh orang yang berhutang budi, kepada siapapun, kecuali berhutang kepada negara agar tercipta keamanan, berani bertindak tegas, cepat dalam penegakan hukum, mengayomi dan melayani seluruh rakyat Indonesia.
"Profesionalitas Polri didalam bekerja melakukan penegakan hukum ditengah masyarakat itu yang paling utama, jangan ada lagi pembiaran terhadap perongrong kebhinekaan. "pinta Silaen.
Ditegaskannya, Polisi Republik Indonesia harus mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa diskriminasi dan tidak tebang pilih.
"Polri itu pelayan masyarakat, Polri jangan menjadi 'kacung' kaum berkantong tebal yang justru merusak nama baik institusi Polri itu sendiri, "tutur Silaen.
"Sosok Kapolri baru harus tegak lurus terhadap kepentingan rakyat bukan kepentingan pemilik modal. Polisi alat itu negara bukan alat politik untuk menindas rakyat kecil. Rakyat kecil harus ditolong agar berdaya ketika berhadapan dengan tindakan premanisme, "jelas Silaen.
Ketahuilah, kata Silaen, Polri itu lahir dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat bukan dari pemilik modal yang mau menindas rakyat. Tentu Polri harus menjadi pengayom masyarakat, polri tidak boleh berhadap- berhadapan langsung dengan rakyat. Rakyat kecil jangan sampai dikorbankan karena tak punya kekuatan untuk melawan.
"Contoh kecil diberbagai pelosok daerah Polri itu terkesan sebagai beking kaum pemilik modal. Sesungguhnya Polisi harus berdiri tegak lurus untuk kepentingan rakyat," ungkapnya.
Sosok Kapolri baru, urainya, punya tanggung jawab berat ditengah pandemik Covid-19 ini. Kapolri baru bukan orang yang haus pencitraan. Sosok Kapolri baru harus orang pekerja. Mampu mengorganisir jajarannya sampai ketingkat yang paling bawah.
"Kapolri baru harus yang punya rekam jejak yang clear and clean, agar tidak tersandera ketika sudah menjabat sebagai kapolri. Kapolri sosok yang humanis, tegas dan jujur. Tantangan berat Kapolri yakni memastikan bagaimana Pemerintahan berjalan dengan baik," papar alumni LEMHANAS Pemuda 2009 itu.
Tak hanya itu, menurut Silaen, Polri harus jaga netralitas sebagai aparat penegak hukum, tugas utama Kapolri Baru untuk memastikan semua jajarannya bekerja untuk rakyat Indonesia.
"Kapolri bekerja profesional tak perlu 'makan puji' jadi bekerja sesuai UU. Yang salah ditindak dan yang benar dibela," papar Silaen.
Silaen yakin sudah punya calon Kapolri yang benar-benar mampu bekerjasama dengan presiden sebagai kepala negara. Tugas Kapolri baru berat, artinya Kapolri pilihan presiden Jokowi harus yang profesional murni.
"Presiden Jokowi jangan salah memilih Kapolri. Kapolri harus mampu menuntaskan berbagai kasus yang mangkrak yang belum tuntas dimasa Idham Azis, "kapolri harus berlomba dalam kebajikan bagi semua orang tanpa pilih kasih," tandas Silaen.
(by)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar