Dikunjungi Leonardy, Masyarakat Kudu Ganting Barat Keluhkan Ancaman Gagal Panen Karena Hama

Baca Juga

BIJAKNEWS.COM -- Masyarakat Nagari Kudu Gantiang Barat, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman mengharapkan perhatian pemerintah terhadap hama wereng dan kepinding tanah yang melanda tanaman padi mereka. Jika tidak mereka akan gagal panen. Bahkan ada yang bakal mengalaminya dua kali.

 

"Petani di Kudu Ganting Barat khususnya dan Lima Koto Timur umumnya banyak yang akan terancam mengalami kegagalan panen. Ini disebabkan hama dan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi," ujar Sekcam V Koto Timur, Beniman kepada Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.Iap., MH yang berkunjung ke Kantor Walinagari Kudu Gantiang Barat, Kamis 18 Februari 2021.
Sekcam yang berpengalaman di Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman selama 20 tahun lebih itu menyebutkan kondisinya cukup memprihatinkan. Terlebih petani yang biasa mendapat 300 liter beras, kini mendapat kurang dari 150 liter.

 

Ditegaskannya, hampir 60 persen berkurang hasil sawah mereka. Ada yang terpaksa berhutang ke penggilingan dengan janji dibayar dari hasil panen berikutnya.
Kini panen berikutnya yang diharapkan lebih baik itu yang dikhawatirkan bakal gagal pula. Selain hama, kondisi ini disebabkan pula langkanya pupuk bersubsidi.

 

Soal kelangkaan pupuk bersubsidi juga dikeluhkan Ketua Kelompok Tani Aur Serumpun, Listiyani. Anggota Bamus Nagari Kudu Gantiang Barat ini menyebutkan urea keluaran Pusri tidak lagi bersubsidi. Sementara urea keluaran Medan (Phonska) memang bersubsidi namun dirasakan kurang bagus hasilnya. Perkembangan padinya kurang bagus.

 

"Jika memakai urea produksi Pusri,  hasilnya lebih bagus. Sayangnya tidak bersubsidi lagi. Telah kami bandingkan hasil panen yang menggunakan pupuk Pusri dan Phonska," ungkapnya
Menurut Listiyani, NPK Phonska yang bersubsidi pun bila disebarkan akan mengapung di air. Bulir padinya pun akan kecil-kecil.

 

Keadaan diperparah dengan kenyataan sulitnya petani bertambah karena pupuk ZA dan TSP dicabut subsidinya. Harga tentu mahal, sementara hasil yang didapat kurang memuaskan pula.

 

“Kami berharap aspirasi kelompok tani di daerah ini dapat bapak suarakan sehingga pihak-pihak terkait memberikan perhatian lebih terhadap kesulitan yang kami hadapi,” ujarnya.
 

Listiyani mengungkapkan penyuluh hama dan penyakit Sumbar memang telah datang ke nagari itu. Namun solusi yang mereka berikan kurang menampakkan hasil. Misalnya untuk menghadapi kepinding tanah dengan cara menggenangi sawah dengan air. Saran ini tidak efektif karena di waktu bersamaan ada hama wereng. 

 

Petani dan kelompok tani yang punya ada yang telah berupaya memberantas hama. Sementara yang lain tidak mampu melakukannya. Akhirnya hama tetap tak berkurang.

 

Walinagari Kudu Gantiang Barat, Tk. M Sayuti menyambut gembira kedatangan Leonardy ke nagari yang dipimpinnya. Dia berharap aspirasi warganya tersalurkan sehingga membawa kebaikan bagi nagari mereka sesuai tujuan pemekaran nagari dulunya.

 

M. Sayuti juga menyampaikan soal jalan akses di Kudu Gantiang Barat yang butuh perbaikan. Telah dianggarkan di tahun 2020, namun dana banyak terserap ke penanganan dan penanggulangan covid-19.
Tak lupa dia mengungkapkan soal pembangunan kantor nagari. Mereka telah menyiapkan tanah dan telah memulainya dengan membuat talut penahan tanah. “Namun kami belum tahu bagaimana kelanjutannya. Kami mengharapkan Pak Leonardy dapat turut mencarikan jalan keluarnya,” ungkapnya.

 

Senada dengan Walinagari, Ketua Bamus Kudu Gantiang Barat, Dasril SH, juga sangat gembira. Masyarakat di nagari itu bisa mengungkapkan aspirasi mereka dengan leluasa. 

 

Dikatakannya, nagari tidak bisa leluasa menggunakan dana desa. Banyak aturan yang harus diperhatikan di tengah banyaknya kebutuhan infrastruktur dan pemberdayaan yang mesti dilaksanakan. Terlebih di nagari yang sering dilanda bencana banjir dan lonsor tersebut.

 

Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa menilai hama yang menyerang tanaman padi di Kudu Ganting Barat harus dicarikan jalan keluarnya. Sebab hal itu berdampak lansung terhadap pereonomian masyarakat yang umumnya bertani. Dinas terkait harus mengambil tindakan terhadap hal ini. Misalnya dengan membantu petani melakukan penyemprotan massal.

 

“Jika sudah meluas begini, pemerintah kabupaten harus hadir dalam persoalan ini. Sekcam yang lama berkecimpung di dinas pertanian diharapkan memainkan peranan dengan baik. Buat telaahan staf disertai data kongkrit di lapangan, lalu tindaklanjuti dengan surat tertulis yang ditandatangani camat,” ujarnya.

 

Biasanya dengan surat tertulis ditambah pula dengan tembusan ke bupati dan lainnya, aspirasi ini lebih diperhatikan. Gunakan juga kekuatan anak nagari atau putra daerah Kecamatan V Koto Timur yang ada di legislatif untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi tersebut.

 

Terkait pembangunan kantor nagari, menurut Leonardy memang tidak mungkin dengan menggunakan dana desa dan alokasi dana nagari. “Kapan siapnya jika diansur pembangunannya sedikit-sedikit. Harus ada goodwill dari Bupati terpilih untuk memperhatikan hal ini. Jika ini terealisasi, betapa banyak bukti kepemimpinan bupati terpilih yang disaksikan masyarakat di nagari-nagari. Ditambah lagi jika mau membenahi bendungan dan saluran irigasi yang rusak,” urainya. (*)