Pansus RPJMD DPRD Sumbar Rapat Bersama Pemerintah Daerah, Optimalkan Pembahasan

BIJAKNEWS.COM -- Panitia khusus (pansus) rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DPRD Sumbar Tahun 2025-2029 terus mengoptimalkan pembahasan. 

Senin (16/6) pansus kembali melaksanakan rapat kerja lanjutan bersama pemerintah daerah untuk pembahasan RPJMD. 

Ketua pansus RPJMD, Indra Catri mengatakan pansus terus melaksanakan pembahasan yang maksimal bersama pemerintah daerah. 

Baca Juga

• Reses di Kelurahan Piai Tangah, Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Serap Aspirasi dan Beri Pemahaman Sejarah ke Warga
• Wakil Ketua DPRD Nanda Satria Jemput Aspirasi Masyarakat Tanjung Pulai Kota Padang
• Jadi Narsum LDK di Payakumbuh, Ketua DPRD Sumbar: Pemimpin Masa Depan Harus Paham Agama, Adat, dan Budaya
• Ketua DPRD Sumbar Terima Audiensi Dansat Brimob, Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Daerah

"Kolaborasi staregis ini bertujuan untuk menyelaraskan visi pembangunan jangka menengah demi Sumbar yang adil, maju dan berkelanjutan," ujar Indra Catri. 

Ia menegaskan bahwa pembahasan RPJMD ini sangat penting karena akan menjadi dasar arah pembangunan Sumbar lima tahun ke depan. Ia berharap Pansus dapat bekerja maksimal dan memanfaatkan waktu yang terbatas secara efektif.

“Kami akan bekerja teliti, dan menghasilkan rekomendasi yang strategis dalam menyusun RPJMD yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Sumatera Barat,” ujarnya

Ia mengatakan RPJMD Sumbar 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang akan mengarahkan kebijakan dan program pembangunan daerah, seiring dengan masa jabatan kepala daerah yang baru. Pembahasan dokumen ini ditargetkan tuntas sesuai dengan target  yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

RPJMD 2025–2029 mengusung visi “Mewujudkan Sumatera Barat Madani, Unggul, dan Berkeadilan” yang dijabarkan ke dalam delapan misi utama pembangunan.

Misi tersebut meliputi peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan dan ekonomi berkelanjutan, pemberdayaan nagari, peningkatan daya saing UMKM dan industri, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan tanggap bencana, penguatan adat dan budaya berbasis nilai agama, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

(***)