Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, memberikan apresiasi tinggi kepada ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Kenagarian Pauh Limo yang mengambil langkah bijak dengan menjadikan tanah pusako sebagai lokasi relokasi sementara bagi anak kemenakan yang menjadi korban banjir bandang pada 28 November 2025 dini hari.
Apresiasi tersebut disampaikan Muharlion saat meninjau langsung Hunian Sementara (Huntara) Mandiri bagi 11 kepala keluarga (KK) Kaum Suku Tanjuang di Kampuang Talang RT 03/RW 04, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kamis (25/12/2025).
Menurut Muharlion, keputusan para ninik mamak tersebut merupakan kabar istimewa di tengah upaya Pemerintah Kota Padang yang masih menghadapi kendala keterbatasan lahan untuk relokasi korban banjir bandang.
“Keputusan ninik mamak menjadikan tanah pusako sebagai lokasi relokasi merupakan kabar yang sangat menggembirakan, di saat pemerintah masih kesulitan mencari lahan ideal,” ujar Muharlion.
Lokasi Huntara tersebut tidak jauh dari rumah asal para korban banjir di Jalan Koto Tuo Kenagarian Pauh Limo, tepatnya di sekitar oprit Jembatan Batu Busuk. Kawasan yang sebelumnya merupakan permukiman warga kini telah berubah menjadi badan sungai akibat terjangan banjir bandang.
Muharlion menilai lokasi Huntara cukup aman karena berada jauh dari alur Sungai Batu Busuk yang kerap meluap saat hujan deras mengguyur kawasan hulu Bukit Barisan. Ia juga mengaku bangga karena nilai-nilai kekerabatan Minangkabau masih terpelihara dengan baik di tengah Kaum Suku Tanjuang.
Dalam peninjauan tersebut, tampak para ninik mamak, anak kemenakan, hingga urang sumando bergotong royong membangun Huntara dari material kayu dan sisa rumah yang hanyut diterjang banjir.
“Inisiatif Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo ini adalah contoh nyata bagaimana nilai adat dan kearifan lokal mampu menjadi solusi atas persoalan sosial yang kompleks,” kata Muharlion.
Ia menegaskan, langkah yang diambil para tokoh adat tersebut layak dijadikan teladan oleh daerah lain di Kota Padang dalam menghadapi kondisi darurat pascabencana.
“Pendekatan berbasis budaya ini sangat efektif dalam mengatasi persoalan keterbatasan lahan yang selama ini menjadi kendala utama pemerintah. DPRD Padang mendukung dan mengapresiasi penuh inisiatif mandiri ini,” tegasnya.
Muharlion menjelaskan, keberadaan Huntara Mandiri tersebut terwujud melalui kolaborasi inisiatif warga yang dipelopori Dasrul, dukungan para donatur, serta peran kuat struktur adat. Yang paling krusial adalah kesediaan mamak Kaum Suku Tanjuang menyediakan lahan, tidak hanya untuk Huntara, tetapi juga untuk hunian tetap (Huntap).
Bahkan, lahan tersebut disebut siap dihibahkan kepada Pemerintah Kota Padang agar memiliki payung hukum yang kuat dalam membangun hunian permanen bagi 11 KK korban banjir bandang. Meski demikian, Muharlion menegaskan DPRD akan memberi perhatian serius terhadap aspek adat dalam proses hibah tersebut.
“Kekhawatiran tanah pusako menjadi hak milik urang sumando setelah dihibahkan akan menjadi perhatian kami. Hal ini akan dibahas bersama wali kota dan pihak terkait agar tidak menimbulkan persoalan dalam tatanan adat, mengingat tanah pusako di Minangkabau dikuasai oleh kaum perempuan,” jelasnya.
Kekaguman Muharlion semakin bertambah saat berdiskusi dengan Mamak Kapalo Warih Kaum Suku Tanjuang, Usar Rajo Kacik. Pasalnya, Huntara yang dibangun dari sisa material rumah dan donasi tersebut telah dirancang agar tidak mengganggu rencana pembangunan Huntap oleh pemerintah.
“Tanah pusako sudah dirancang menjadi kapling lengkap dengan fasilitas umum. Masing-masing kapling berukuran 7x14 meter dengan jalan selebar lima meter,” ungkap Muharlion.
Di atas lahan seluas 98 meter persegi tersebut, Huntara dibangun di bagian belakang kapling. Nantinya, saat Huntap dibangun di bagian depan, Huntara dapat dialihfungsikan sebagai dapur atau ruang pendukung lainnya sehingga bantuan dan donasi yang ada tetap termanfaatkan.
Menurut Muharlion, kearifan dan visi jangka panjang ninik mamak Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo layak dijadikan model ideal dalam penanganan Huntara dan Huntap korban banjir bandang. Model ini bahkan telah ia diskusikan dengan Sekretaris Utama BNPB, Rustian, dan mendapat dukungan penuh.
Dengan memanfaatkan tanah pusako, korban banjir tetap dapat tinggal di lingkungan sosial yang telah mereka kenal sejak lama, sehingga secara sosial dan ekonomi masyarakat dapat kembali beraktivitas tanpa harus beradaptasi dengan lingkungan baru.
Sementara itu, Mamak Kapalo Warih Kaum Suku Tanjuang, Usar Rajo Kacik, menegaskan bahwa langkah tersebut diambil demi memastikan anak kemenakan tidak mengalami kesulitan tempat tinggal.
“Kami tidak ingin anak kemenakan kesulitan lahan untuk tempat tinggal. Karena itu, kami sepakat membangun Huntara di tanah kaum,” ujarnya.
Pembangunan Huntara dilakukan secara gotong royong bersama anak kemenakan dan para relawan. Kini, 11 KK Kaum Suku Tanjuang Pauh Limo telah menempati hunian sementara yang aman dan layak. Huntara Mandiri Talang juga dilengkapi fasilitas sanitasi, sumber air bersih, aliran listrik PLN, serta akses yang mudah ke fasilitas pendidikan dan kesehatan.
ADV
Tidak ada komentar:
Posting Komentar