Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, meninjau langsung hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak banjir bandang dan longsor yang berlokasi di Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Padang Sarai, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tangah, Rabu (10/12/2025).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan fasilitas yang disediakan Pemerintah Kota Padang benar-benar layak, aman, dan mampu memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak bencana.
Muharlion menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap penanganan bencana yang dilakukan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak bencana mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak, aman, dan manusiawi,” ujar Muharlion.
Ia menjelaskan, kelayakan hunian tidak hanya dilihat dari bangunan fisik, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar warga. Mulai dari tempat tidur, peralatan memasak, ketersediaan air bersih, hingga fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK).
“Masyarakat harus merasa nyaman. Dari hasil peninjauan, fasilitas di Huntara ini sudah cukup memadai dan dalam kondisi baik,” ungkapnya.
Dalam kegiatan tersebut, Muharlion didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Padang, Camat Koto Tangah, serta jajaran Polsek Koto Tangah guna memastikan keamanan dan kelancaran peninjauan.
Selain meninjau kondisi Huntara, Muharlion juga menanggapi aspirasi warga terdampak dari Kecamatan Pauh yang keberatan menempati hunian sementara di Lubuk Buaya. Menurutnya, jarak yang cukup jauh dari wilayah asal menjadi alasan utama keberatan warga.
“Faktor pekerjaan, sekolah anak, dan aktivitas sosial membuat warga Pauh berharap hunian sementara bisa lebih dekat dengan tempat tinggal mereka,” katanya.
Meski Huntara di Lubuk Buaya dinilai layak dan memiliki kapasitas sekitar 80 kamar, sebagian warga Pauh memilih bertahan sementara di wilayah asal. Karena itu, Pemerintah Kota Padang memprioritaskan Huntara tersebut bagi warga terdampak dari Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji yang lokasinya lebih dekat.
Muharlion menegaskan, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga terdampak bencana. DPRD Padang pun mendorong Pemko Padang untuk segera menyiapkan alternatif lokasi Huntara yang lebih dekat dengan Kecamatan Pauh.
“Kami minta Pemko Padang segera mencarikan lokasi yang aman dan tidak terlalu jauh dari Pauh, agar warga dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah,” tegasnya.
Ia juga menyebutkan, DPRD telah menerima sejumlah masukan dari tokoh masyarakat terkait opsi lokasi alternatif, seperti pemanfaatan Rusunawa Universitas Andalas serta beberapa lokasi lain di sekitar Kecamatan Pauh.
Seluruh opsi tersebut kini tengah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kenyamanan, serta keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi warga terdampak. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan pengungsi pascabencana dan memastikan setiap warga memperoleh hunian sementara sesuai kebutuhan mereka.
ADV
Tidak ada komentar:
Posting Komentar