Baca Juga
BIJAKNEWS.COM -- Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, mendorong arah pembangunan Sumbar ke depan tidak lagi bertumpu pada kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, percepatan pembangunan membutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha dan diaspora Minangkabau di berbagai belahan dunia.
Hal tersebut disampaikan Muhidi saat menjadi salah satu pembicara dalam Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026, Sabtu (23/5) di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI Jakarta.
Muhidi menilai, potensi besar yang dimiliki perantau Minang harus mampu disinergikan dengan kekuatan ekonomi untuk menciptakan pembangunan yang berdaya saing global.
“Kita ingin pembangunan Sumatera Barat tidak mengandalkan APBD, tetapi diperkuat melalui kolaborasi dengan dunia usaha serta diaspora Minangkabau. Karena itu seluruh stakeholder harus mampu memanfaatkan peluang untuk optimalisasi pembangunan,” ujarnya.
Menurut Muhidi, Sumbar memiliki banyak komoditas unggulan yang belum memberikan nilai tambah maksimal bagi masyarakat. Seperti komoditas seperti gambir, kakao, kopi, kayu manis, sawit, hingga hasil pertanian strategis lainnya perlu didorong menuju industrialisasi modern.
“Kita ingin komoditas unggulan Sumatera Barat tidak hanya berhenti sebagai bahan mentah, tetapi berkembang menjadi industri bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari,” katanya.
Dalam paparannya, Muhidi juga menyoroti pentingnya membangun iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan di Sumatera Barat. Menurutnya, investasi tidak cukup hanya berbicara soal modal dan keuntungan, tetapi juga harus memperhatikan nilai sosial dan budaya masyarakat Minangkabau.
Ia menegaskan, persoalan strategis seperti tanah ulayat harus diselesaikan melalui pendekatan musyawarah dan nilai “saiyo sakato” yang selama ini menjadi kekuatan budaya Minang.
“Kami menyadari investasi membutuhkan kepastian hukum, kemudahan regulasi, dan dukungan sosial masyarakat. Terkait berbagai persoalan, termasuk tanah ulayat, nilai musyawarah dan saiyo sakato menjadi jalan penyelesaian yang adil dan bijaksana,” jelasnya.
Muhidi menambahkan, DPRD Sumbar berkomitmen memperkuat regulasi dan pengawasan guna menciptakan kepastian hukum bagi investor tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat nagari.
“DPRD Provinsi Sumatera Barat akan terus menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan iklim investasi yang sehat, serta mendorong pembangunan yang berpihak kepada masyarakat nagari,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Muhidi turut memperkenalkan konsep pembangunan kolaboratif berbasis jaringan yang disebut sebagai model “Bintang Laut”. Model ini menempatkan pembangunan daerah tidak lagi bersifat sentralistik, melainkan dibangun melalui kolaborasi antara nagari, perantau, pemerintah, dan pelaku usaha.
Menurutnya, pola kolaboratif tersebut akan membuat ekonomi Sumbar lebih fleksibel, adaptif, dan memiliki daya tahan kuat menghadapi tantangan global. Selain itu, Muhidi juga mendorong konsep investasi berbasis adat sebagai identitas pembangunan Sumatera Barat.
Dalam konsep tersebut, tanah ulayat tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai bagian dari sinergi sosial antara ninik mamak, masyarakat nagari, dan investor.n“Investasi di Minangkabau bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi hubungan sosial dan budaya yang saling menguatkan,” tutupnya.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan Minangkabau merupakan etnis terbesar keenam di Indonesia dengan populasi sekitar 6,7 juta jiwa dan memiliki jejak sejarah besar di tingkat nasional maupun internasional. Banyak tokoh Minang berperan penting sebagai ulama, pejuang kemerdekaan, hingga pemimpin bangsa.
Di antaranya Raja Baginda penyebar Islam di Filipina, Ahmad Khatib Al Minangkabawi Imam Besar Masjidil Haram, serta tokoh nasional seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka.
Sebanyak 21 dari 200 Pahlawan Nasional Indonesia berasal dari Minangkabau atau keturunannya. Bahkan, tiga dari empat pendiri Republik Indonesia merupakan putra Minang.
Sejak awal kemerdekaan, banyak tenaga profesional dan intelektual Indonesia berasal dari Minangkabau, menunjukkan besarnya kontribusi masyarakat Minang dalam perjalanan bangsa.
Dorong Investasi dan Transfer Pengetahuan Diaspora ke Ranah
Menjadi salah satu pemateri dalam perhelatan akbar Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026, Sabtu (23/5) Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, ajak perantau Minang di dalam maupun luar negeri, pulang dan berkontribusi nyata bagi kampung. Mulai dari pemikiran, investasi, hingga transfer pengetahuan demi kemajuan Sumbar.
"Pulang tidak selalu harus dimaknai secara fisik. Pulang dapat diwujudkan melalui kontribusi pemikiran, investasi, transfer pengetahuan, penguatan jejaring, serta perhatian dan kepedulian terhadap pembangunan kampung halaman,” ujar Muhidi dalam acara yang digelar di Auditorium Lantai 12 Universitas YARSI Jakarta.
Muhidi mengatakan Sumbar memiliki potensi di berbagai sektor, mulai dari pertanian, pariwisata, perdagangan hingga ekonomi kreatif. Begitupun sumber daya alam yang menjadi kekuatan utama daerah.
Jadi berbagai potensi tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan nilai tambah maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
“Karena itu, kami mengajak para perantau dan pengusaha diaspora Minangkabau untuk bersama-sama membangun ranah ini agar lebih maju, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” katanya.
Muhidi menilai budaya Minangkabau juga menjadi modal sosial terbesar dalam mendorong pembangunan daerah di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Menurutnya, nilai-nilai budaya seperti Saiyo Sakato, semangat gotong royong, serta kuatnya jaringan kekerabatan masyarakat Minang merupakan kekuatan yang tidak dimiliki semua daerah.
“Budaya Minangkabau adalah modal pembangunan yang sangat besar. Nilai Saiyo Sakato, gotong royong, dan jaringan kekerabatan orang Minang harus menjadi kekuatan bersama dalam menghadapi tantangan global,” tegasnya.
Menurutnya, potensi besar diaspora Minangkabau yang tersebar di berbagai daerah dan negara harus mampu dioptimalkan sebagai kekuatan pembangunan Sumatera Barat di masa depan.
Karena itu, ia mengajak seluruh perantau untuk mengubah cara pandang lama terkait fenomena brain drain menjadi brain gain, yakni menjadikan keberhasilan dan pengalaman perantau sebagai sumber kekuatan baru bagi daerah.
“Oleh karena itu, kita perlu mengubah cara pandang dari brain drain menjadi brain gain. Keberhasilan dan pengalaman para perantau harus menjadi energi positif untuk kemajuan Ranah Minang,” tegasnya.
Kegiatan Forum Silaturahmi Minangkabau Diaspora Network Global (MDNG) 2026 tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional asal Minangkabau dan pejabat negara.
Di antaranya Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, Dony Oskaria, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Yassierli, Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon, serta Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago.
Hadir pula Anggota DPR RI yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM), Andre Rosiade, bersama tokoh diaspora Minangkabau dari berbagai daerah dan luar negeri.
Sementara itu, Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan sejumlah persoalan strategis yang masih menjadi tantangan pembangunan di Sumbar.
Menurut Mahyeldi, hingga saat ini kualitas pembangunan dan daya saing sumber daya manusia masih belum optimal. Selain itu, ketahanan pangan daerah dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan juga masih perlu diperkuat. Persoalan lain yang menjadi perhatian ialah keterbatasan layanan infrastruktur dasar serta sosial ekonomi untuk mendorong kemajuan dan kemandirian nagari/desa.
Ia juga menilai pertumbuhan ekonomi daerah belum sepenuhnya inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Di sisi lain, pengelolaan infrastruktur yang inklusif serta ketangguhan daerah terhadap bencana alam juga dinilai masih belum maksimal.
Dalam aspek sosial budaya, Mahyeldi mengatakan perwujudan masyarakat yang beradat, harmonis, religius, dan berbasis keluarga berkualitas masih membutuhkan penguatan.
Selain itu, daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga dinilai masih rendah untuk menopang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Tak hanya itu, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta pelayanan publik yang efektif juga menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi ke depan.
Ia berharap seluruh tokoh perantau Minang dapat bersama-sama dengan masyarakat di ranah untuk memanfaatkan seluruh potensi dan kemampuan dalam membangun kampung halaman.
“Dalam kesempatan ini, kami sangat berharap kepada seluruh tokoh perantau yang hadir untuk bisa bersama-sama dengan kami yang ada di ranah membangun tanah Minangkabau yang kita cintai ini,” tutupnya.
ADV
Tidak ada komentar:
Posting Komentar