Proyek Pembangunan Teluk Tapang dan Trans Mentawai, Pemprov Sumbar Anggarkan Rp1,6 Triliun

Baca Juga

RAPAT—Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit bersama OPD Pemprov Sumbar rapat kordinasi persiapan menyambut kedatangan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan nantinya, Rabu (4/3) di ruang kerjanya.

BIJAKNEWS.COM -- Dalam menuntaskan pembangunan jalan Trans Mentawai di Pulau Siberut, Kabupaten Kepulauan Mentawai , dan pembangunan Teluk Tapang, di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) telah mempersiapkan perencanaan penggunaan anggaran untuk dua proyek prioritas strategis nasional tersebut sebesar Rp1,632 triliun dari pemerintah pusat, dan akan dimaksimalkan pemanfaatannya

Dari anggaran Rp1,6 triliun tersebut, untuk penanganan jalan Trans Mentawai sebesar Rp716 miliar. Sementara anggaran pembangunan pelabuhan Teluk Tapang sebesar Rp816 miliar.

“Rincian perencanaan kebutuhan anggaran itu akan kita sampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan yang rencananya bakal berkunjung ke Sumbar pada 9-12 Maret ini,” sebut Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit didampingi Kepala Biro Kerjasama Rantau dan Pembangunan Setdaprov Sumbar Luhur Budianda, Kamis (5/3/2020).

Ia menyampaikan, pada Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terdapat dua pembangunan proyek prioritas strategis nasional di Sumbar yang masuk. Perencanaan penggunaan anggarannya telah dipersiapkan melalui OPD terkait.

“Kita telah melaksanakan rapat singkronisasi menindaklanjuti Perpres tersebut. Sumbar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang anggarannya cukup besar untuk pembangunan Trans Mentawai dan Teluk Tapang, “ terangnya.

Ia menjelaskan, untuk rencana penanganan jalan Trans Mentawai di pantai barat di Pulau Siberut sepanjang 298,81 kilometer dengan anggarannya Rp716 miliar. Itu nantinya akan diperuntukan untuk pengerjaan lima titik jalan di ruas barat dari Labuhan Bajau sampai ke Taileleu sepanjang 208,56 kilometer, dan ruas timur sebanyak empat titik dari Puro sampai ke Sirilangai sepanjang 90,25 kilometer.

Selain itu, juga akan dipersiapkan perencanaan jalan lintas barat ke timur dari Saibi Samukop-Simatalu, Matotonan-Sagabulek dengan panjang 62 kilometer. “Ini untuk mempendek jarak menuju kawasan pantai barat dalam menunjang pariwasata ke lokasi banyak wisatawan atau peselancar datang menikmati olahraga surfing di Mentawai. Trasenya sekarang belum dibuka,” jelasnya.

Terkait Trans Mentawai, Nasrul Abit menyampaikan sudah tidak ada kendala dalam kawasan yang menjadi rute Trans Mentawai di kawasan pantai barat di Pulau Siberut. Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar telah berkoordinasi dengan BKSDA, agar jalan yang ada tidak melintasi Taman Nasional Siberut.

Jika nantinya masih ada kendala, pada rapat lanjutan nantinya akan dibahas supaya pekerjaan ini dapat selesai persekmen. Sebab ada perlu diprioriskan untuk pekerjaan yang harus dituntaskan lebih awal.

“Sekarang jalan yang ada di Mentawai dibuka dulu, jika ada masalah pada jalan dari Barat ke Timur dalam melewati beberapa desa nantinya, maka diupayakan cari solusi untuk tindaklanjutnya. Perjanjian kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup terkait izin pinjam pakai kawasan hutan juga telah ada. Diharapkan pembangunan Trans Mentawai bisa selesai sesuai dengan perencanaan,” ungkapnya.

Terkait pembangunan Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat, Nasrul Abit menyebutkan anggarannya Rp816 miliar. Untuk pembangunan jalan Rp381,301 miliar pembangunan lima jembatan Rp29,015 miliar, dan untuk infrastuktur pelabuhan Rp405,683 miliar. Untuk jalan ke pelabuhan dari total panjangnya 43,2 kilometer, pada 2019 telah dilakukan pengaspalan 6,4 kilometer, kemudian tahun 2020 telah dua kilometer sirtu, sisanya 36,8 kilometer yang belum diaspal.

“Diharapkan pengerjaan jalan menuju Teluk Tapang bisa tuntas di tahun 2020 sampai 2021. Kekuatan jalan harus disesuaikan dengan kendaraan yang akan melintas dengan beban 30 ton menuju pelabuhan. Untuk jalan dengan kemiringan (elefansi) 30 derajat ini diserahkan ke Pemkab Pasaman Barat untuk menyelesaikannya. Begitu juga jika ada yang melintasi lahan sawit, dan lainnya bisa juga bisa diselesaikan. Semoga jelang tahun 2023 pelabuhan Teluk Tapang sudah bisa dimamfaatkan,” jelasnya.

Sehubungan dengan kedatangan Menko Kemaritiman dan Investasi ke Sumbar dalam waktu dekat, Nasrul Abit menyebutkan, pihaknya telah mengadakan rapat singkronisasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Pemprov Sumbar. Hal ini dalam melakukan persiapan dan pengumpulkan bahan atau dokumen progres dari perencanaan penggunaan anggaran dari pemerintah pusat tersebut.

Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Setdaprov Sumbar, Luhur Budianda mengatakan, kedatangan Menko Maritim, kemungkinan setelah sampai di BIM akan langsung menuju Rokot Mentawai, dan melakukan peninjauan jalan Trans Mentawai dan pertemuan dengan Pemkab Kepulauan Mentawai dan masyarakat.

Kemudian dihari berikutnya akan langsung menuju Kabupaten Pasbar meninjau Teluk Tapang, dan pada hari ketiga ke Padang untuk agenda pertemuan dengan Pemprov Sumbar. Hasil perencanaan untuk pembangunan Trans Mentawai dan Teluk Tapang akan disampaikan langsung oleh Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit nantinya,” terang Luhur Budianda.

hms-sumbar