Dituding 'Panduto' karena Diusung PKS di Pilgub Sumbar, Ini Jawaban Buya Mahyeldi

Baca Juga

BIJAKNEWS.COM -- Banyak tudingan yang dialamatkan kepada Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah terkait dirinya maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Salah satunya adalah tudingan panduto.

Pasalnya, Mahyeldi dianggap melanggar janji kampanye disaat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 lalu. Pada saat itu, Mahyeldi berjanji akan tetap menjabat Wali Kota Padang sampai berakhir masa jabatannya.

Rekaman video janji kampanye Mahyeldi itu pun dishare ke media sosial oleh sebagian kalangan. Misalnya akun facebook Anif Bakri dan Zulkifli. Keduanya dikenal sebagai aktivis di Kota Padang.

Anif Bakri merupakan Ketua LSM Peran, dan Zulkifli merupakan Ketua Komite Peduli Bencana (KPB) Kota Padang. Kedua aktivis yang kerap  bersuara lantang ini, dikenal dekat dengan sosok Andre Rosiade, anggota DPR RI dan Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat.

Akun facebook Anif Bakri pada tanggal 15 Juli 2020 malah melayangkan tantangan kepada Mahyeldi dan timnya terkait tudingan 'panduto' tersebut.

"Kpd bapak wali kota mahyeldi, Serta teamnya. Saya TANTANG ANDA DEBAT TERBUKA, TTG ANDA PANDUTO. Hormat saya. Anif Bakri. KETUA LSM PERAN," posting akun facebook Anif Bakri.



Sementara itu, Zulkifli memposting dua video yang dia nilai sebagai pernyataan Buya Mahyeldi berbeda dalam kondisi berbeda pula.

"Pernyataan buya Mahyeldi berbeda dalam kondisi berbeda pula... Terserah kita mengambil kesimpulan masing-Masing.

Dunia wale......," tulis akun facebook Zulkifli, sembari menyertakan video pernyataan terbaru Buya Mahyeldi, pada Jumat, 24 Juli 2020.



Pada video terbaru yang diunggah akun facebook Zulkifli tersebut, terlihat Mahyeldi diwawancarai seseorang terkait berbagai tudingan yang dialamatkan kepadanya.

"Ustad Mahyeldi itu, belum habis masa jabatan di Kota Padang. Kemudian sekarang mencalon untuk menjadi gubernur. Dan itu beredar potongan video, dan ada hal-hal tak bagus yang diisukan. Buya begini-buya begini. Itu pertama, apakah video itu dipotonh atau utuh? Yang kedua, apa yang mendorong ustad untuk maju ke Sumatera Barat dan harus meninggalkan Kota Padang?" tanya lelaki yang mewawancarai Mahyeldi di video tersebut.

Lantas bagaimana jawaban Mahyeldi?

"Bagi kader PKS, seperti yang saya ceritakan tadi, saya termasuk yang pertama di PK di Kota Padang, di Sumatera Barat. termasuk juga di PKS. Kebetulan ketua pertama itu, Ustad Syofwan Nawawi, ketua PK. Kebetulan saya yang menggantikan, waktu itu saya sebagai wakil. Kemudian tahun 1999, siapa saja boleh jadi pengurus partai. Setelah itu ada, PNS disilahkan kembali. Kebetulan beliau  (Syofwan Nawawi, red) adalah PNS, dosen di IAIN, beliau kembali, saya yang menggantikan," cerita Mahyeldi.

Dikatakan Mahyeldi, PKS merupakan partai kader. Dan didalam kepartaian, ada sesuatu yang dijunjung tinggi, yaitu keputusan.

"Saya maju sebagai wali kota, juga keputusan. Di PKS kan tidak boleh meminta. Minta jabatan tidak boleh. Dan kita melakukan, apa yang diperintahkan. Ketika saya menjabat Wali Kota Padang, saya dari usulan kawan-kawan kader PKS di Sumatera Barat, diusulkan sebagai salah satu nominasi. Kebetulan ada calon dua, saya dan Pak Reza (Wali Kota Payakumbuh, red," urai Mahyeldi.

Dikatakan Mayeldi, setelah nama-nama muncul, maka mereka diperintahkan untuk sosialisasi, maka dirinya pun melakukan sosialisasi ke masyarakat.

"Dan kemudian, setelah sosialisasi dan segala sesuatunya dilakukan oleh partai tentunya, dari DPW sampai ke pusat, dan kemudian setelah itu saya diputuskan untuk menjadi bakal calon. Dan untuk itulah, partai kader, partai yang berbuat dan bertindak sesuai dengan keputusan. Apa yang diputuskan partai, tentu telah mempertimbangkan segala sesuatunya. Maka dari itu, ketika keputusan itu telah diberikan, itu adalah tugas yang harus dilakukan. Oleh sebab itu, itulah yang mendasarinya," tegasnya.

"Walau memang, pada Pilkada di Kota Padang, ada rekaman itu ya? Rekaman itu. Dan di dalam rekaman itu kita, ujung-ujungnya disebut Insya Allah. Atas izin Allah. Maka sebab itu, segala sesuatunya diserahkan kepada keputusan mekanisme partai dan tentu terakhir diserahkan kepada Allah SWT. Maka sebab itu, perkembangan kini, yaitu memang, apa, Pak Reza kan mundur. Maka sebab itu, secara lisan sudah disampaikan kepada saya, bahwasanya saya dijadikan bakal calon Gubernur Sumatera Barat," jelasnya.

Ditegaskan Mahyeldi, bagi seorang kader, ketika keputusan, maka harus dilaksanakan.

"Harus dimaksimalkan. Dan saya kira juga berlaku juga di partai-partai lain di mana saja. Ketika partai melarang, ya, kita lakukan apa yang dilarang. Dan itulah beda partai kader dengan yang bukan kader. Dan kita di PKS, karena partai kader, maka kader-kadernya, tentu harus mengikuti apa yang telah diputuskan," pungkas Mahyeldi dalam video tersebut.

(by)