Breaking

Sabtu, 04 September 2021

DPRD Kota Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan RAPBDP Kota Padang TA 2021

Baca Juga


BIJAKNEWS.COM -- 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang gelar rapat Paripurna Penyampaian Walikota Padang tentang Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kota Padang Tahun Anggaran (TA) 2021.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Padang Arnedi Yarmen, Wakil Ketua DPRD Amril Amin, Sekretaris DPRD Hendrizal Azhar dan para anggota DPRD Padang. Selain itu juga hadir unsur Forkopimda, kepala OPD terkait dan stakehoder terkait baik secara langsung maupun virtual yang diselenggarakan di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD setempat, Sabtu (4-9-2021).


Dalam rapat paripurna itu, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Arnedi Yarmen meminta kepada OPD terkait di Pemko Padang untuk dapat memaksimalkan menjalankan program-program yang sudah disusun dengan baik.

“Soal penurunan pendapatan, kita akan bahas bersama TAPD dan DPRD untuk solusinya ke depan. Penurunan yang terjadi sekarang juga karena adanya pengurangan DAU dari Pusat,” ujar Arnedi Yarmen. 


Sementara Walikota Padang, Hendri Septa dalam penyampaiannya mengatakan, berdasarkan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 yang telah disepakati, bahwa RAPBDP Kota Padang tahun 2021 diarahkan untuk percepatan capaian visi dan misi serta mewujudkan 9 (sembilan) program prioritas pembangunan, sebagaimana yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang tahun 2021.

“Selanjutnya kita tetap fokus pada pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 yang mewabah sampai saat ini hampir dua tahun,” ungkap walikota.


Dalam RAPBDP 2021 ini, Hendri Septa mengatakan pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp 2,526 triliun. Jumlah ini turun sebesar Rp 99,806 miliar atau 3,80 persen dari target pendapatan daerah pada APBD awal tahun 2021 yakni sebesar Rp 2,626 triliun.

Sementara sebutnya, untuk mendukung tercapainya sasaran strategis sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam Perubahan KUA dan PPAS tahun 2021, belanja daerah direncanakan sebesar Rp2,540 triliun. Jumlah ini turun Rp109,58 miluar atau 4,14 persen dari pagu belanja daerah pada APBD awal tahun 2021 yang sebesar Rp2,649 triliun.


“Penurunan belanja daerah tersebut berada pada belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja modal tanah, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, jaringan, irigasi san belanja bantuan keuangan,” jelas Hendri Septa.

Dari sisi penerimaan kita harus mampu meningkatkan, menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah terutama pendapatan asli daerah (PAD). Sementara dari sisi belanja kita harus dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas belanja.


Sehingga setiap rupiah yang kita belanjakan harus digunakan untuk kegiatan dan program yang benar-benar produktif dan mampu memberikan nilai tambah sebesar-beaarnya bagi masyarakat,” cetusnya menambahkan.

Lebih lanjut wako juga berharap, RAPBDP 2021 beserta rencana anggaran yang disampaikan dapat dijadikan prioritas bersama DPRD Kota Padang.


Walikota Padang Hendri Septa.“Kita butuh penyempurnaan. Untuk itu dalam proses selanjutnya semoga bisa lebih disempurnakan melalui konsultasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Padang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta OPD sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Semoga semuanya berjalan dengan lancar tentunya,” pungkas wali kota muda tersebut.

 **Adv




Tidak ada komentar:

Posting Komentar