Ini Langkah Pemprov Sumbar Jamin Kelanjutan Sekolah Anak Pengungsi Wamena

PADANG, BijakNews.com -- Ratusan anak-anak pengungsi Wamena asal Sumbar dijamin untuk melanjutkan sekolahnya di ranah Minang.

Hingga saat ini, tercatat ada sekitar 154 anak-anak pengungsi Wamena asal Sumbar.

"Itu baru anak-anak. Tapi belum didata, apakah mereka usia sekolah atau tidak," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit saat berada di ruang kerjanya, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga

• Bank Nagari Raih Penghargaan Best Performance Islamic Banking 2025
• Rapat Paripurna DPRD Kota Padang, Walikota Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024
• Bank Nagari Bersama Stasiun TVRI Depok Jabar Renovasi Rumah Siti Nurbaya
• RESMI DILANTIK SEBAGAI WALIKOTA PADANG,HENDRI SEPTA JANJI PERCEPAT PROGRAM UNGGULAN
• DPRD Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2020 dan Penyampaian Pokok-pokok Pikiran
• Peringati HUT ke-59, Bank Nagari Luncurkan Produk-produk Terbaru
• DPRD Padang Gelar Rapat Paripurna Penyampaian Usulan Pengangkatan Wakil Wali Kota sebagai Wali Kota Padang
• Pengelolaan Pajak Hingga Optimalisasi PAD Disorot Komisi II DPRD Padang Saat Rapat Pembahasan LHP Tahun 2024

Nasrul Abit berharap pendataan bisa dilakukan sesegera mungkin.

"Kami harapkan data itu bisa masuk satu hingga dua hari ini. Sehingga pekan depan sudah mulai sekolah," harap Nasrul Abit.

Kemudian, untuk seragam sekolah, Nasrul Abit meminta partisipasi dari bupati/walikota setempat untuk membantu.

"Kalau tidak ada yang bisa membantu, ngomong saja ke provinsi," ujarnya.

Selain itu, Pemprov Sumbar juga menjamin para siswa tidak kesulitan dalam melanjutkan sekolahnya karena sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Kami sudah rapat dengan seluruh kab/kota. Kalau dia mau kembali ke Wamena, nanti didata lagi.

Yang jelas sementara mereka tidak boleh putus sekolah," sebut Nasrul Abit.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar Adib Alfikri mengatakan terkait prosedur, kepala dinas pendidikan setempat juga sudah mengambil kebijakan.

"Anak-anak yang masuk sekolah, namanya akan didaftarkan ke Kemendikbud. Nanti namanya masuk ke dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik)," kata Adib Alfikri.

Meski pindahnya hanya sementara, tapi para siswa sudah terdaftar secara resmi.

"Kabupaten/kota yang terlibat yakni Pesisir Selatan, Tanah Datar, Bukittinggi, Sijunjung, Padang, dan Padang Panjang," sebutnya. (*)